Konten disediakan oleh DigiCorner, zona cerita dari Ruai TV.
Di tengah pekatnya kabut asap yang melanda Kalimantan, masyarakat awam kerap bertanya-tanya: Benarkah ada bantuan pesawat pemadam dari negara sahabat, dan mengapa informasinya tidak seramai pemberitaan dampak bencana? Sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin mengganas tak terkendali?
Kebingungan ini muncul karena publik jarang melihat langsung pergerakan armada tersebut, sementara karhutla terjadi di depan mata! Faktanya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara transparan telah merilis izin operasional bagi puluhan pesawat asing.
Informasi ini dibuka resmi, namun publikasinya sering kali kalah masif dibanding berita evakuasi warga dan kondisi riil di lapangan. Menurunkan armada water bombing di tengah krisis kebakaran hutan nyatanya tidak semudah menggerakkan mobil pemadam kebakaran di jalur darat.
Baca juga:
Netizen Msia “Semprot” RI Soal Kabut Asap: Tetangga Macam Apa Anda!
Operasi udara ini terikat pada prosedur keselamatan penerbangan (aviation safety) yang sangat ketat, mulai dari pengurusan izin lintas udara (flight clearance), verifikasi kelaikan teknis tangki air, hingga kalkulasi arah angin demi menghindari turbulensi udara panas di atas titik api.
Situasi kian pelik ketika kabut asap pekat memangkas jarak pandang (visibility) di bawah ambang batas aman, yang secara regulasi memaksa helikopter pemadam untuk mendarat (grounded) demi menghindari risiko tabrakan, sekalipun api sedang berkobar hebat di bawahnya.
Pesawat Asing Terasa “Senyap”?
Kesan senyap yang dirasakan masyarakat awam bukan disebabkan karena lokasi kebakaran yang terpencil. Faktanya, titik api di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, justru berkobar di area strategis di pinggir Jalan Trans Kalimantan yang letaknya sangat dekat dengan pusat kota Pontianak.
Baca juga:
Pers Asing Soroti Karhutla Kalbar, Picu Kabut Asap Lintas Batas
Akses media dan masyarakat untuk melihat kebakaran secara langsung sebenarnya sangat terbuka lebar. Minimnya informasi mengenai keterlibatan pesawat asing di tengah situasi kritis ini disebabkan oleh sejumlah faktor.
Pertama, media nasional maupun lokal secara alami lebih memprioritaskan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di perkotaan, seperti kepekatan kabut asap yang mengganggu penerbangan komersial, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang mengkhawatirkan, hingga perjuangan petugas pemadam darat. Akibatnya, porsi pemberitaan mengenai lalu lintas perizinan pesawat asing di tingkat birokrasi sering kali luput dari sorotan utama.
Kedua, proses kedatangan, perizinan, dan pembagian wilayah tugas armada asing ini dilakukan melalui koridor antar-pemerintah (Government-to-Government) secara formal. Instansi terkait merilis data ini melalui dokumen regulasi resmi, namun tidak dikemas dalam bentuk konferensi pers harian yang masif, sehingga informasi tersebut jarang sampai ke telinga masyarakat umum.
32 Izin Pedawat Asing
Data resmi pemerintah menyebut, keterlibatan internasional ini berjalan di bawah payung hukum dan pengawasan ketat udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, mengonfirmasi, pihaknya telah menerbitkan 35 izin khusus untuk pengoperasian pesawat udara asing.
Secara keseluruhan, terdapat 36 unit armada udara yang dikelola oleh 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) internasional yang telah mengantongi izin terbang. Armada tersebut berasal dari 8 negara sahabat yang dikerahkan secara dinamis sesuai pergerakan titik api.
Baca juga:
Apa Arti PM2.5? Debu Karhutla Tak Bisa Disaring Bulu Hidung Manusia!
Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat bantuan satgas udara domestik, mengingat keterbatasan unit helikopter pemadam yang dimiliki instansi dalam negeri dalam menghadapi kepungan titik api yang meluas secara bersamaan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan seluruh pergerakan armada ini dikoordinasikan secara ketat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan AirNav Indonesia demi menjaga keselamatan ruang udara komersial.
Anggaran Mandiri Indonesia
Meski menerima dukungan armada taktis dari negara-negara sahabat, Pemerintah Indonesia menegaskan, penanggulangan karhutla tetap bertumpu pada kemandirian fiskal dalam negeri. Keterlibatan asing bersifat memperkuat (back-up), bukan menggantikan tanggung jawab penuh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencairkan anggaran darurat tanpa batasan kuota selama peruntukannya jelas.
Menkeu menyatakan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun sudah disiagakan di kantong BNPB dan siap ditambah berapapun kebutuhannya, dengan syarat seluruh proses pengajuannya bersih dari praktik penggelembungan biaya atau mark-up. (dig)
