PONTIANAK, RUAI.TV — Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, perekonomian hingga mobilitas masyarakat menjadi perhatian yang perlu segera mendapat penanganan bersama.
Ketua Pelaksana Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Tono, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional dan daerah.
Menurut Tono, kondisi yang telah berlangsung hampir tiga bulan tersebut tidak lagi semata-mata persoalan lingkungan, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat.
Baca juga:
Karhutla Meluas, Pemkab Ketapang Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat
“Dampak kabut asap ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan, tetapi juga berpotensi berdampak hingga negara-negara tetangga. Karena itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan koordinasi yang semakin kuat,” ujar Tono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9/2026).
Ia menilai penetapan status bencana dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat konsentrasi sumber daya negara dalam menangani karhutla sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak.
Tono juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya kriteria penetapan status dan tingkat bencana yang antara lain mempertimbangkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak serta dampak sosial ekonomi.
Baca juga:
Karhutla Mengganas, Benarkah Asing Bantu Kirim Pesawat Pemadam?
Jurnalis: Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas
Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Barat, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano, yang akrab disapa Doy Melano, menilai perhatian terhadap kabut asap perlu diletakkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan keselamatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, situasi bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, media dan berbagai elemen lainnya.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap aman, sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya. Ketika dampaknya sudah menyentuh kesehatan, pendidikan, ekonomi dan mobilitas, maka respons terhadap situasi ini memang perlu dilakukan secara cepat, terukur dan terkoordinasi,” kata Doy.
Ia menambahkan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara akurat mengenai kondisi di lapangan sekaligus mengangkat suara masyarakat yang terdampak.
Baca juga:
Apa Arti PM2.5? Debu Karhutla Tak Bisa Disaring Bulu Hidung Manusia!
“Media bukan hanya menyampaikan kabar, tetapi juga dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan. Karena itu, pemberitaan mengenai kabut asap harus terus mengedepankan data, keselamatan publik dan solusi,” ujarnya.
Doy berharap penanganan kabut asap dapat semakin diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan selama masa darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan setelah kondisi kembali normal.
Bagi masyarakat Kalimantan, langkah cepat dan kolaboratif menjadi penting agar kabut asap tidak semakin mengganggu kehidupan sehari-hari. Penanganan yang terkoordinasi diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga aktivitas ekonomi dan pendidikan, sekaligus mempercepat pemulihan lingkungan.
AMAN Kalbar pun berharap seluruh upaya penanganan dapat terus mengutamakan kepentingan masyarakat dan keselamatan bersama, sehingga Kalimantan dapat kembali menjalani aktivitas secara aman, sehat dan produktif. (red/ts/*)
