NTT, RUAI.TV – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8), menewaskan 47 orang dan memaksa lebih dari 5.000 warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 5.934 jiwa mengungsi hingga Minggu (16/8) pukul 00.00 WIB. Kabupaten Sikka menampung jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.356 jiwa.
Sebanyak 1.356 warga menempati GOR Samador, sedangkan 2.000 warga lainnya menyebar pada 10 titik pengungsian mandiri.
Kabupaten Manggarai menampung 2.078 pengungsi. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo masih mencatat 500 warga bertahan di lokasi pengungsian. Laporan lapangan juga menunjukkan keberadaan pengungsi di Kabupaten Bima dan Kepulauan Selayar.
BNPB melaporkan gempa susulan masih terus terjadi. Hingga saat ini, alat pemantau mencatat 341 kali aktivitas gempa susulan yang memperburuk kondisi masyarakat pada sejumlah wilayah terdampak.
Data sementara menunjukkan gempa tersebut merenggut 47 korban jiwa. Kabupaten Manggarai mencatat jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni 23 orang, kemudian Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 17 orang.
Korban meninggal dunia lainnya tersebar pada beberapa daerah, antara lain Kabupaten Sikka sebanyak empat orang, Kabupaten Manggarai Barat satu orang, Kabupaten Ende satu orang, serta Kabupaten Nagekeo satu orang.
Selain korban meninggal dunia, sebanyak 101 warga mengalami luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Gempa yang berpusat di laut itu juga memicu kerusakan bangunan dalam skala besar.
BNPB mencatat 914 rumah mengalami rusak berat, 126 rumah mengalami rusak sedang, dan 317 rumah mengalami rusak ringan.
Kerusakan juga menimpa berbagai fasilitas umum. Sebanyak 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintahan mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Kebutuhan logistik dan pemenuhan hak dasar para penyintas kini menjadi fokus utama penanganan darurat. Kabupaten Manggarai membutuhkan tambahan puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 tempat tidur lapangan, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih, serta generator listrik.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa seluruh unsur penanganan bencana terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian, lembaga, serta seluruh unsur terkait terus mempercepat penanganan darurat. Prioritas kami saat ini meliputi evakuasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak,” kata Suharyanto.
Pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah memproses surat keputusan penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Pemerintah kabupaten pada wilayah terdampak juga telah mengambil langkah serupa.
Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, mulai 15 Agustus hingga 13 November 2026, melalui Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2026. Pemerintah setempat juga membentuk pos komando melalui Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Ngada menetapkan masa Tanggap Darurat Bencana dan membentuk pos komando selama 30 hari, mulai 15 Agustus hingga 15 September 2026, melalui Keputusan Bupati Nomor 441 dan Nomor 442/KEP/HK/2026.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
Tim gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melanjutkan penyisiran pada sejumlah lokasi untuk mendukung pendataan dan verifikasi dampak bencana.
Tim penanganan juga telah mengoperasikan rumah sakit lapangan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, guna memperkuat layanan kesehatan bagi para penyintas.
Pada sektor transportasi, jalur darat Larantuka-Maumere sudah kembali terhubung sehingga distribusi bantuan dapat berjalan.
Namun, akses jalan penghubung Ende-Nagekeo masih terputus sehingga petugas terus mencari jalur alternatif untuk memperlancar mobilisasi logistik dan proses evakuasi.(BNPB/ts)
