FLORES, RUAI.TV – Pemerintah menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan. BNPB akan menyalurkan bantuan setelah pemerintah menyelesaikan pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga terdampak.
“Untuk rusak ringan kita bantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta. Kemudian untuk rusak berat kita siapkan hunian tetap,” kata Suharyanto.
Skema bantuan tersebut membagi kerusakan rumah menjadi tiga kategori. Warga dengan rumah rusak ringan memperoleh dukungan Rp15 juta, sedangkan pemilik rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.
Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang rumahnya masuk kategori rusak berat. Selama proses pembangunan huntap berlangsung, pemerintah menyediakan dua pilihan tempat tinggal sementara.
Warga dapat memilih dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu untuk menyewa tempat tinggal atau menempati hunian sementara (huntara). Skema tersebut memungkinkan warga tetap memiliki tempat tinggal selama menunggu pembangunan rumah permanen.
Suharyanto menegaskan pemerintah tidak akan menentukan bantuan hanya berdasarkan laporan awal. Pemerintah membutuhkan data kerusakan yang akurat agar setiap bantuan sesuai kondisi rumah dan kebutuhan warga.
“Pendataan dan verifikasi ini penting supaya bantuan tepat sasaran. Jangan sampai ada data ganda, kemudian kategorinya juga harus benar,” tegasnya.
BNPB meminta organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, serta unsur terkait memperkuat koordinasi untuk mempercepat pendataan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap data rumah terdampak memiliki informasi yang jelas mengenai tingkat kerusakannya.
Suharyanto juga meminta setiap kabupaten dan kota terdampak segera membentuk satuan tugas percepatan penanganan darurat. Bupati atau wali kota dapat membentuk satgas dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
Satgas tersebut akan memperkuat koordinasi penanganan darurat, termasuk pendataan kerusakan rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyiapan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
BNPB Pastikan Kebutuhan Warga Tetap Terpenuhi
Suharyanto meninjau Kabupaten Ngada dan Nagekeo pada Selasa, 18 Agustus 2026, untuk memastikan penanganan darurat pascagempa Flores berjalan optimal.
Setelah bertolak dari Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Suharyanto menuju wilayah terdampak melalui Bandara Turelelo, Bajawa.
Ia kemudian meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang mengalami dampak gempa, termasuk fasilitas kesehatan Kecamatan Riung.
Rumah Sakit Pratama Riung menjadi salah satu lokasi kunjungan. Guncangan gempa merusak bagian plafon rumah sakit sehingga pelayanan kesehatan belum berjalan normal.
Suharyanto kemudian meninjau Puskesmas Riung. Kerusakan bangunan membuat sejumlah pasien menjalani perawatan pada area halaman puskesmas.
Suharyanto berdialog dengan pasien, tenaga kesehatan, dan warga untuk mengetahui kebutuhan yang masih mereka perlukan. Pemerintah, kata dia, akan terus memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya logistik, tetapi juga peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, dan kebutuhan lainnya sesuai hasil asesmen,” ujar Suharyanto.
BNPB juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk anak-anak. Suharyanto menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan anak kepada penyintas untuk menunjang kehidupan mereka selama masa pengungsian.
Pemerintah terus mengidentifikasi dampak gempa terhadap fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Hasil asesmen akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Untuk menjaga akses pelayanan medis, pemerintah menyiapkan langkah alternatif bagi fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan belum dapat beroperasi secara normal.
Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan selama petugas memeriksa kondisi bangunan.
BNPB juga memperkuat koordinasi bersama BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait. Koordinasi tersebut menyasar percepatan penanganan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pada seluruh titik terdampak.
Suharyanto meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Warga juga harus menghindari bangunan yang mengalami kerusakan sampai petugas menyatakan bangunan tersebut aman.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan pascagempa, termasuk kebutuhan dasar masyarakat, kondisi fasilitas umum, serta kebutuhan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan.(BNPB/ts)
