PONTIANAK, RUAI.TV – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi untuk menghadapi persoalan tersebut. Alberd menyampaikan hal itu saat silaturahmi mitra strategis bersama sejumlah elemen masyarakat di Rumah Adat Melayu Pontianak.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengangkat beberapa isu yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, penyebaran berita bohong atau hoaks, dampak pembangunan dan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja lokal, hingga intoleransi.
Kapolda menempatkan pencegahan karhutla sebagai salah satu perhatian penting. Ia meminta masyarakat ikut mengambil peran dalam mencegah kebakaran, terutama pada kondisi yang berpotensi memicu munculnya titik api.
“Dalam penanganan karhutla, keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan,” kata Alberd, Rabu (19/8).
Selain karhutla, Alberd mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menghadapi arus informasi. Penyebaran hoaks, menurutnya, membutuhkan perhatian karena informasi yang keliru dapat memicu persoalan sosial apabila masyarakat langsung menerima dan menyebarkannya tanpa pemeriksaan.
“Kita harus bijak dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi,” ujarnya.
Kapolda juga menyoroti pembangunan dan infrastruktur yang terus berjalan di Kalimantan Barat. Ia menekankan pentingnya manfaat pembangunan bagi masyarakat, termasuk peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.
Menurut Alberd, pembangunan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan masyarakat setempat untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.
“Pembangunan dan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Alberd yakni toleransi dan kerukunan antarwarga. Ia meminta seluruh elemen masyarakat menjaga hubungan antarkelompok agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
Alberd menilai kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan Kalimantan Barat. Pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.
“Berbagai persoalan membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para mitra strategis yang selama ini ikut membantu menjaga kamtibmas. Menurut Alberd, komunikasi, koordinasi, dan musyawarah menjadi langkah penting untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dapat kita selesaikan bersama melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah yang baik,” ujar Alberd.
Melalui penguatan komunikasi antarelemen, Kapolda mendorong seluruh pihak mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat.
Ia menempatkan pencegahan karhutla, kecermatan menghadapi informasi, manfaat pembangunan, kesempatan kerja lokal, serta toleransi sebagai bagian dari perhatian bersama dalam menjaga kamtibmas.(dig/ts)
