PONTIANAK, RUAI.TV – Peringatan Hari Bumi di Kalimantan Barat menghadirkan refleksi penting tentang peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan.
Guru Besar Universitas Tanjungpura, Gusti Hardiansyah, menegaskan bahwa keberlanjutan hutan tidak lahir dari regulasi semata, melainkan dari komitmen masyarakat lokal yang menjaga alam secara turun-temurun.
Di tepian Sungai Kapuas, kehidupan berjalan berdampingan dengan alam. Gusti Hardiansyah melihat realitas itu sebagai bukti nyata bahwa hutan tetap berdiri karena masyarakat adat memegang nilai-nilai kearifan lokal.
Ia menilai, relasi panjang antara manusia dan alam membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
“Hutan tetap berdiri bukan karena kita pandai membuat regulasi, tetapi karena ada tangan-tangan yang setia menjaganya,” tegas Gusti Hardiansyah.
Ia menempatkan Kalimantan Barat bukan sekadar wilayah dengan tutupan hutan luas, tetapi sebagai bentang kehidupan dan benteng keanekaragaman hayati.
Dalam konteks global, wilayah ini berperan penting dalam menahan laju krisis iklim. Namun, ia menekankan bahwa kekuatan utama tetap berada pada komunitas lokal yang menjaga hutan secara langsung.
Menurutnya, masyarakat adat memahami siklus alam secara mendalam. Mereka mengenali perubahan musim, menentukan waktu yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya, serta menjaga batas agar alam tidak rusak. Praktik tersebut berjalan jauh sebelum dunia mengenal konsep pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat adat menjalankan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah itu menjadi jargon internasional,” ujarnya.
Meski demikian, Gusti Hardiansyah menyoroti paradoks yang terjadi. Ia melihat masyarakat penjaga hutan justru sering menghadapi tekanan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong munculnya pilihan-pilihan pragmatis, seperti menjual lahan atau menebang hutan untuk kebutuhan hidup.
Ia menilai situasi itu tidak muncul dari keinginan merusak, melainkan karena sistem belum memberi ruang kesejahteraan yang cukup. Dalam kondisi tersebut, ia mendorong kehadiran Perhutanan Sosial sebagai solusi strategis.
Gusti Hardiansyah menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan. Program ini memberikan akses legal dan hak kelola kepada masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis sumber daya hutan.
“Perhutanan Sosial bukan sekadar program, tetapi koreksi historis terhadap relasi negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan,” tegasnya.
Di Kalimantan Barat, ia melihat implementasi Perhutanan Sosial mulai menunjukkan hasil. Berbagai skema seperti Hutan Desa, Hutan Adat, hingga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial berkembang sebagai pusat ekonomi baru di tingkat lokal.
Masyarakat mulai mengelola hasil hutan non-kayu seperti madu, tengkawang, rotan, dan tanaman obat. Produk-produk tersebut menunjukkan bahwa hutan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa harus mengalami kerusakan.
Ia menyebut model tersebut sebagai bentuk ekonomi hutan yang ideal. “Mengambil secukupnya dan menjaga selebihnya menjadi prinsip utama,” katanya.
Namun, Gusti Hardiansyah mengingatkan bahwa perjalanan Perhutanan Sosial belum sepenuhnya berjalan mulus. Ia mencatat berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari kelembagaan yang belum kuat hingga keterbatasan akses pasar.
Ia juga menyoroti minimnya pendampingan yang berkelanjutan. Banyak kelompok usaha hanya mampu berhenti pada tahap produksi, tanpa mampu menembus rantai nilai yang lebih luas. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat.
Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi langkah penting. Masyarakat perlu memiliki kemampuan manajemen usaha agar mampu bersaing di pasar. Selain itu, ia mendorong perluasan akses pasar melalui kemitraan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Dalam perspektif global, Gusti Hardiansyah menyampaikan bahwa berbagai studi menunjukkan hutan yang dikelola masyarakat lokal cenderung lebih lestari dibandingkan pengelolaan terpusat. Ia menilai kepercayaan dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan menjaga hutan.
“Ketika masyarakat mendapatkan hak dan manfaat yang jelas, mereka menjadi penjaga hutan yang paling efektif,” ujarnya.
Momentum Hari Bumi, menurutnya, harus melampaui kegiatan seremonial. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan hutan yang berjalan saat ini. Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat adat.
Gusti Hardiansyah juga melihat peluang besar dari integrasi Perhutanan Sosial dengan ekonomi karbon. Ia menjelaskan bahwa hutan yang terjaga mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar yang memiliki nilai ekonomi.
Jika mekanisme tersebut berjalan optimal, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari hasil hutan, tetapi juga dari jasa lingkungan yang mereka jaga. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda global, termasuk target FOLU Net Sink 2030.
Menurutnya, Perhutanan Sosial memiliki potensi menjadi strategi pembangunan masa depan. Namun, ia mengingatkan pentingnya membangun ekosistem yang utuh, mulai dari kebijakan yang konsisten, pasar yang terbuka, hingga pemberdayaan masyarakat.
Tanpa dukungan tersebut, ia khawatir Perhutanan Sosial hanya menjadi narasi tanpa dampak nyata. Menutup pernyataannya, Gusti Hardiansyah menegaskan bahwa hubungan manusia dan alam harus berjalan seimbang. Ia menolak pendekatan eksploitasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
“Hari Bumi harus menjadi pengingat bahwa manusia bagian dari alam, bukan penguasanya,” tegasnya.
Ia optimistis harapan tetap terjaga di Kalimantan Barat. Selama masyarakat adat terus memegang nilai-nilai leluhur dan mendapatkan dukungan sistem yang adil, hutan akan tetap berdiri. Dan selama hutan tetap lestari, masa depan bumi masih memiliki harapan.
