PONTIANAK, RUAI.TV – Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat seiring meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena asap tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga mengancam kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap, Relawan Lasarus Peduli membagikan 10.000 masker kepada masyarakat di Kota Pontianak, Selasa, 18 Agustus 2026.
Relawan menyasar sejumlah titik yang memiliki mobilitas tinggi, antara lain Simpang Jalan Ahmad Yani atau Simpang Kantor Pajak, Simpang Jalan Ampera, serta Simpang Hotel Garuda Pontianak.
Para relawan membagikan masker kepada pengguna jalan yang beraktivitas di tengah kondisi kualitas udara yang terus menurun.
Ketua Relawan Lasarus Kalimantan Barat, Iin Irwansyah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kabut asap akibat karhutla.
“Kami membagikan 200 boks atau sebanyak 10.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap warga yang setiap hari harus beraktivitas di tengah kabut asap,” kata Iin Irwansyah.
Menurutnya, kabut asap bukan lagi persoalan baru bagi masyarakat Kalimantan Barat. Hampir setiap tahun, masyarakat menghadapi situasi yang sama tanpa melihat perubahan yang berarti dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan.
Iin menilai pemerintah perlu mengevaluasi seluruh program penanganan karhutla karena bencana tersebut terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kebakaran hutan dan kabut asap selalu muncul hampir setiap tahun. Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh program pencegahan dan pengendalian karhutla agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Menurutnya, pola penanganan yang selama ini berlangsung hanya bersifat sementara. Ketika api mulai muncul, berbagai pihak sibuk mencari solusi. Namun, setelah hujan turun dan kabut menghilang, perhatian terhadap persoalan tersebut ikut memudar.
Iin juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia menilai catatan kejadian karhutla selama ini seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk menyusun pemetaan wilayah rawan, menganalisis penyebab kebakaran, serta menentukan langkah pencegahan yang lebih efektif.
“Data tidak boleh berhenti sebagai angka. Pemerintah harus menjadikan data sebagai dasar pemetaan, analisis, dan pengambilan kebijakan agar penanganan karhutla berjalan lebih terarah,” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan lambannya respons pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang mulai berdampak pada kesehatan masyarakat.
Asap yang terus menyelimuti sejumlah wilayah berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jika penanganan tidak berjalan secara cepat dan terukur.
Iin berharap pemerintah segera memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) sebagai langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Menurutnya, Kalimantan Barat memerlukan sistem pencegahan yang mampu mendeteksi titik rawan kebakaran sejak awal, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi siklus bencana yang sama setiap tahun.
Kabut asap akibat karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan aktivitas sosial masyarakat.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menempatkan pencegahan karhutla sebagai agenda prioritas agar masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi menjadi korban dari bencana yang terus berulang.(dig/ts)
