Arsip

Midji: Sebetulnya Desa Siluman itu Tidak Mungkin Ada

Advertisement

PONTIANAK – Indikator desa mandiri ada kekuatan ekonomi, indeks kekuatan sosial dan indeks kekuatan lingkungan dengan 52 indikator.

“Sebetulnya desa siluman itu tidak mungkin ada dan saat disebut desa siluman berarti tidak mengerti desa,” Kata Sutarmidji saat menghadiri pelantikan dan dialog publik pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKA-PMII Kalimantan Barat periode 2019-2024 dengan Tema “Kemandirian Desa dan Pondok Pesantren”. Jum’at (10/1) Hotel Orchad Gajah Mada.

Masih kata Mantan Wali Kota Pontianak jadi komentar yang masuk sampai saat ini kepala desa belum apa-apa sudah seperti menjadi penjahat. Karena yang dibicarakan hanya dana desa yang sudah di alokasikan dan di gelontorkan sekian ratus triliun.

Advertisement

Dikatakannya di Kalbar saya keluarkan Pergub dana desa cukup membiayai 17 indikator dari 52 indikator, kalau itu di arahkan semua maka dana desa bisa menyelesaikan 17 indikator, APBD kabupaten menyelesaikan 15 indikator melalui Pokok-pokok pikiran DPRD dan sisanya Provinsi kalau ini terjadi maka semua desa bisa cepat berubah menjadi desa mandiri.

“Selama ini tidak ada panduan terkait dengan dana desa, dana desa 250 Triliun hanya menghasilkan 834 desa mandiri. Kasi saya 1 Triliun saya bisa buat 500-1000 desa mandiri,”Pintanya.

“Siapapun pengurus IKA-PMII mari kuasai data tanpa menguasai data kita tidak bisa menguasai dalam aspek apapun,” Ajaknya.

Kaitannya memang pengurus IKA-PMII harus mereposisi diri dalam perjuangan dan melihat permasalahan baik dari sisi pemahaman agama dan bagaimana mengembangkannya.

Menteri Desa, PDTT RI Abdul Halim Iskandar mengatakan Gubernur Kalbar sangat luar biasa sehingga dari awal saya menjadi menteri saya langsung kesini mendengar Kalbar melakukan percepatan bagus dalam pergerakan menuju desa mandiri dan saya juga baru bertemu Gubernur Kalbar lagi dan beliau menargetkan selama kepemimpinannya akan mendongkrak 400 desa di Kalbar menjadi desa mandiri.

“Itulah komitmen yang kita harapkan dari seluruh kepala daerah baik bupati maupun gubernur,” kata menteri. (Red).

Advertisement