KETAPANG, RUAI.TV – Harapan masyarakat Ketapang untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan semakin dekat dengan kenyataan. Komisi I DPRD Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi membahas dan menyatakan dukungan terhadap pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Rapat berlangsung di Ruang Meranti, Kantor DPRD Kalbar, Senin (15/9/2025). Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Rasmidi, memimpin langsung jalannya pertemuan bersama Sekda Ketapang, Repalianto, dan anggota DPRD dapil Ketapang–Kayong Utara.
Tiga DOB yang diusulkan yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu. Menurut Rasmidi, pemekaran ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Ketapang, bukan sekadar kepentingan politik.
“Pemekaran ini merupakan kebutuhan rakyat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, bukan kepentingan politik. Wilayah Ketapang terlalu luas sehingga menjadi hambatan utama dalam pelayanan publik dan pembangunan,” tegas Rasmidi.
Ia menambahkan, DPRD Kalbar akan segera menindaklanjuti proses ini melalui paripurna bersama Gubernur Kalbar.
“Paripurna kesepakatan bersama Gubernur dan DPRD Kalbar akan digelar 17 September sebagai syarat sesuai undang-undang. Setelah itu usulan DOB diserahkan ke pemerintah pusat. Jika tiga DOB ini disetujui, akan menjadi dasar pembentukan Provinsi baru Tanjung Pura. Harapan kami, pemekaran ini menjadi jawaban untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan,” ungkapnya.
Sekda Ketapang, Repalianto, juga memastikan semua dokumen persyaratan telah rampung. “Semua persyaratan teknis dan administratif sudah dilengkapi serta diperbaiki sesuai koreksi provinsi. Ketiga DOB sudah siap diajukan untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan di Ketapang,” jelas Repalianto.
Dukungan DPRD Kalbar dan Pemkab Ketapang terhadap usulan pemekaran ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terus mendapat perhatian serius.
Dengan wilayah Ketapang yang luas dan tantangan pembangunan yang kompleks, pemekaran diharapkan menjadi solusi nyata untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
