KETAPANG, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah kondisi karhutla di sejumlah wilayah terus memburuk dan menimbulkan dampak yang semakin luas terhadap masyarakat.
Hingga awal September 2026, kebakaran telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Selain merusak lingkungan, karhutla juga menurunkan kualitas udara, meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Status Tanggap Darurat Percepat Penanganan
Alexander Wilyo memimpin langsung rapat penetapan status tanggap darurat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang yang mengikuti rapat secara daring.
Menurut Alexander, perubahan status tersebut bukan sekadar keputusan administratif. Pemerintah membutuhkan dasar untuk mengerahkan seluruh sumber daya secara lebih cepat dan maksimal dalam menghadapi kondisi karhutla yang semakin meluas.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutlaq,” ujarnya.
Alexander mengatakan dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat telah terlibat dalam upaya pemadaman.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mendapat tambahan personel dari luar Kalimantan, termasuk satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla.
Namun, menurut Alexander, tantangan utama saat ini bukan lagi jumlah personel. Petugas masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.
Pemkab Minta Intensitas Water Bombing Ditingkatkan
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Alexander Wilyo mengatakan operasi pemadaman dari udara sangat dibutuhkan, terutama untuk menjangkau wilayah pedalaman dan kawasan lahan mineral yang sulit diakses melalui jalur darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” pintanya.
Alexander menjelaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan penambahan helikopter water bombing kepada pemerintah pusat.
Pemkab Ketapang juga berharap dukungan Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Penerbad di bawah Kodam XII/Tanjungpura untuk memperkuat operasi pemadaman dari udara.
Saat ini, dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk operasi water bombing, sedangkan satu unit lainnya menjalankan patroli dan survei udara untuk memantau perkembangan titik-titik kebakaran.
Alexander menilai jumlah armada tersebut masih belum ideal untuk menangani luasnya wilayah terdampak dan kondisi karhutla yang terus berkembang.
“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ujatnya.
Ketersediaan Avtur Jadi Perhatian
Selain penambahan armada udara, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyoroti ketersediaan bahan bakar avtur yang menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran operasi pemadaman melalui udara.
Alexander Wilyo meminta dukungan Pertamina untuk menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” harapnya.
Alexander menegaskan, penambahan helikopter tidak akan memberikan hasil maksimal jika kebutuhan bahan bakar tidak tersedia.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang. Pemerintah menilai kondisi di lapangan membutuhkan respons yang segera dan terukur.
Kualitas Udara Memburuk, 803 Kasus Ispa
Selain fokus memadamkan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga meningkatkan penanganan terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat.
Dalam rapat penanganan karhutla disampaikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ketapang telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300 dan masuk kategori sangat tidak sehat.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran.
Data tersebut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya terjadi terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.
Alexander Wilyo meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat yang terdampak.
Pemerintah daerah juga mewaspadai potensi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan musim kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare dan gangguan kesehatan lainnya.
Alexander mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah serta mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” pintanya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga membuka kemungkinan menutup sementara akses Jalan Pelang apabila kondisi semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan. (rls/dig/ts)
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” katanya.
Larangan Membakar Diperketat
Di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas, Alexander Wilyo meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing.
Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam bentuk apa pun.
Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.
Alexander menegaskan pemerintah tidak ingin muncul titik api baru ketika petugas masih berupaya menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” ujatnya.
Selain memperkuat pengawasan, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kampanye pencegahan melalui pemasangan baliho dan spanduk serta penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat.
Alexander mengajak seluruh masyarakat menjaga lingkungan dan mencegah munculnya kebakaran baru.
“Jaga dan rawat Ketapang,” ajaknya.
Camat dan Kepala Desa Diminta Aktif
Alexander Wilyo memberikan perhatian khusus terhadap peran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dalam menangani karhutla.
Ia meminta para camat menjadi koordinator utama penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurut Alexander, penanganan karhutla harus berjalan secara aktif dan tidak boleh hanya bergerak ketika pejabat atau pimpinan daerah berada di lokasi.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” pinya Alex.
Alexander menekankan kecepatan penanganan di tingkat kecamatan dan desa menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Kekeringan dan Krisis Air Bersih
Selain menghadapi karhutla, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menangani persoalan kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Pemerintah mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dan saling membantu, terutama untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukan.
Penetapan status tanggap darurat diharapkan dapat mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, menggunakan air secara bijak, dan membantu warga yang terdampak kekeringan maupun kabut asap.
Di tengah kondisi karhutla dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, pemerintah daerah meminta seluruh unsur pemerintahan, aparat, perusahaan, relawan, dan masyarakat bergerak bersama untuk menangani kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Status tanggap darurat menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan terhadap karhutla serta dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Ketapang.
