PONTIANAK, RUAI.TV – Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat, Endro Ronianus, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas insiden pemotongan babi saat aksi di Kantor DPRD Kalimantan Barat.
Endro menyampaikan klarifikasi tersebut pada Jumat, 28 Agustus 2026, didampingi Ketua Dewan Adat Dayak Kota Pontianak Yohanes Nenes dan Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak.
Klarifikasi tersebut bertujuan meluruskan informasi mengenai insiden yang sempat menimbulkan perhatian publik. Endro menjelaskan, peserta aksi melakukan pemotongan babi setelah pihak legislatif dan eksekutif menyetujui tuntutan yang mereka sampaikan.
Menurut Endro, sejumlah anggota aliansi mengambil inisiatif melakukan pemotongan tersebut secara spontan. Kegiatan itu, kata dia, tidak masuk dalam hasil rapat maupun konsolidasi akhir sebelum aksi berlangsung.
“Pemotongan babi ini memang terjadi secara instan karena dilakukan atas inisiatif beberapa anggota yang tergabung dalam aliansi. Pemotongan ini juga berada di luar hasil rapat atau konsolidasi final kami,” ujar Endro Ronianus.
Endro menegaskan, tindakan tersebut tidak bertujuan menyinggung kelompok masyarakat mana pun. Ia menyebut Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat beranggotakan masyarakat dari berbagai latar belakang dan lintas generasi.
Ia juga menjelaskan bahwa pemotongan tersebut tidak berasal dari arahan Gubernur Kalimantan Barat maupun Ketua DPRD Kalimantan Barat.
Dalam pemahaman internal aliansi, tindakan itu memiliki makna simbolis sebagai bentuk pengikat setelah pihak legislatif dan eksekutif menyepakati tuntutan yang mereka ajukan.
Endro kemudian menyampaikan permohonan maaf apabila insiden tersebut menimbulkan kegaduhan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat Kalimantan Barat.
“Jika kejadian tersebut menimbulkan kegaduhan di Kalimantan Barat, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Gerakan kami bukan gerakan yang mengedepankan kesukuan maupun keagamaan, tetapi murni untuk membela hak para peladang secara umum,” kata Endro.
Melalui klarifikasi tersebut, Endro berharap masyarakat memahami konteks kejadian secara utuh dan tidak menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum lengkap.
Ia kembali menegaskan bahwa aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat membawa tuntutan terkait kepentingan para peladang secara umum serta tidak membawa agenda yang mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.(san/dig)
