NTT, RUAI.TV – Pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah kementerian dan lembaga bergerak secara bersamaan untuk memperkuat upaya penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin rapat koordinasi penanganan darurat secara daring pada Sabtu (15/8).
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, BNPB, serta Pemerintah Provinsi NTT.
Gubernur NTT juga mengikuti rapat tersebut dari Kabupaten Sikka, salah satu daerah yang mengalami dampak cukup besar akibat gempa.
Pemerintah memprioritaskan evakuasi dan penyelamatan warga yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Pemerintah juga menempatkan pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan pokok, serta penanganan pengungsi sebagai fokus utama pada masa tanggap darurat.
Menko PMK Pratikno menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat agar masyarakat dapat segera bangkit dari bencana.
“Aksi cepat harus segera dilakukan sehingga masyarakat dapat kembali pulih,” kata Pratikno.
Pratikno juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera mengidentifikasi seluruh kebutuhan penanganan darurat, termasuk kebutuhan rumah sakit sementara, fasilitas kesehatan, serta dukungan logistik.
Menurutnya, pendataan kebutuhan secara rinci akan membantu pemerintah pusat dalam menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.
“Kebutuhan tanggap darurat harus segera teridentifikasi agar respons pemerintah dapat berjalan dengan perencanaan yang baik,” ujarnya.
Pratikno juga mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap bencana yang melanda NTT. Presiden memastikan seluruh bantuan pemerintah pusat akan berjalan melalui koordinasi BNPB.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meminta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak segera menetapkan status tanggap darurat bencana.
Menurut Suharyanto, langkah tersebut akan mempercepat pengaktifan pos komando sehingga seluruh unsur penanganan dapat bekerja secara terkoordinasi.
“Kami meminta kepala daerah segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifkan pos komando agar penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, pengaktifan pos komando akan mempermudah pendataan kerusakan, pencarian korban, pelaksanaan evakuasi, hingga penanganan pengungsi apabila kebutuhan tersebut muncul dalam beberapa hari ke depan.
BNPB juga langsung mengerahkan bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan dan kebutuhan awal untuk mendukung operasi kemanusiaan.
Pada saat yang sama, Basarnas mengirimkan tim Special Group SAR dari Bali dan Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat proses pencarian dan penyelamatan korban.
Kementerian Pekerjaan Umum juga mengerahkan sumber daya untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan dan aliran sungai akibat guncangan gempa.
Kementerian Sosial mulai mendistribusikan bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak, seperti Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sikka.
Selain menyalurkan bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), menyiapkan dapur umum, serta menghadirkan layanan psikososial bagi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah.
Menteri Kesehatan juga menjadwalkan rapat koordinasi HEOC antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota pada Sabtu malam.
Tim Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga akan berangkat bersama tim BNPB untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan melaporkan lima dari 15 bandara di NTT mengalami dampak akibat gempa. Meskipun demikian, seluruh landasan pacu masih dapat melayani penerbangan. Kerusakan justru terjadi pada bangunan terminal.
Pada sektor pelabuhan, dua fasilitas mengalami kerusakan berat, sedangkan pelabuhan lainnya masih melayani aktivitas transportasi. Dua fasilitas penyeberangan juga mengalami dampak akibat gempa.
Untuk mempercepat distribusi bantuan, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat yang akan beroperasi di bawah koordinasi BNPB.
Selain itu, TNI dan Polri juga mengerahkan personel, kapal militer, serta pesawat menuju sejumlah wilayah terdampak untuk mendukung operasi kemanusiaan.
Suharyanto menegaskan, rapat koordinasi yang berlangsung pada Sabtu siang merupakan tahap awal dalam rangkaian penanganan bencana.
BNPB akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur lain yang terlibat dalam penanganan darurat gempa di NTT.(BNPB/ts)
