JAKARTA, RUAI.TV – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperbaharui laporan terkait perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kepada Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (15/09/2026).
Data terbaru ini mencatat lonjakan data yang signifikan. Jumlah korporasi yang dilaporkan meningkat menjadi 372 perusahaan, naik dari laporan sebelumnya tertanggal 10 September 2026 yang kala itu mencatat sebanyak 262 perusahaan.
Laporan ini ditandatani oleh Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Boy Jerry Even Sembiring. Penambahan data dari laporan awal 10 September ke laporan terbaru 15 September ini berasal dari wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua.
Baca juga:
Sungai Kayan Surut, Warga Angkat Batu agar Sampan Pengangkut Sembako Bisa Lewat
Dari total akumulasi 372 perusahaan yang dilaporkan pada pembaruan terbaru ini, profil sektor usaha korporasi meliputi:
- 223 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau bergerak di sektor perkebunan.
- 148 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
- 1 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.
Untuk memperkuat data dan informasi mengenai kondisi di lokasi yang terindikasi mengalami karhutla, WALHI juga telah melakukan pemantauan lapangan terhadap tujuh perusahaan sampel.
Baca juga:
Sumber Air Baku Dilanda Banjir, Air PDAM Bengkayang Jadi Keruh
Tujuh korporasi tersebut adalah PT MIB, PT SAM, dan KJW di Kalimantan Selatan; serta PT RAPP, PT AA, PT SPM, dan PT MASdi Riau.
Laporan WALHI yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara selanjutnya diteruskan kepada kementerian teknis terkait.
Proses verifikasi dan tindak lanjut kini berada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sesuai dengan kewenangan masing-masing. (red/hep/ts)
