MERAUKE, RUAI.TV – Lima rumpun marga Kampung Onggari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menegaskan sikap menolak pelepasan tanah adat untuk rencana pengembangan perusahaan tebu Borneo Citra Persada.
Kepala Kampung Onggari, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke, menyampaikan sikap tersebut saat mengikuti rapat pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) terkait rencana usaha perkebunan tebu terintegrasi dengan budidaya padi dan sapi di Kabupaten Merauke.
Direktur LBH Papua Merauke, Teddy Wakum, mengatakan Kepala Kampung Onggari menyerahkan langsung pernyataan sikap penolakan kepada pihak terkait dalam rapat yang berlangsung Kamis, 20 Agustus 2026, di Hotel Alogen, Jalan Lingkaran Brawijaya, Merauke.
“Prinsipnya, lima rumpun marga Kampung Onggari dengan tegas menyatakan tidak melepaskan tanah adat mereka,” kata Teddy Wakum.
Pihak perusahaan Borneo Citra Persada, jajaran pemerintah Kabupaten Merauke, para kepala distrik, serta sejumlah perwakilan masyarakat adat dari Kampung Kaliki menyaksikan penyerahan pernyataan sikap tersebut.
Teddy menjelaskan, sikap lima rumpun marga Kampung Onggari mengacu pada kesepakatan adat yang mereka buat tahun lalu di rumah adat.
Kesepakatan itu menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka dari rencana pelepasan untuk kepentingan perusahaan.
“Pernyataan tersebut sesuai dengan kesepakatan adat yang dibuat pada tahun lalu di rumah adat,” ujar Teddy.
Setelah menyerahkan pernyataan sikap, Kepala Kampung Onggari bersama LBH Papua Merauke meninggalkan lokasi rapat.
Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi masyarakat adat Onggari dalam pembahasan rencana usaha perkebunan tebu terintegrasi di wilayah Merauke(rls/dig)
