PONTIANAK, RUAI.TV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Barat mempertanyakan penganggaran kendaraan roda dua yang diberikan oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada 586 desa mandiri, 28 Januari 2023 lalu.
Pemberian kendaraan dinas itu disalurkan bertepatan dengan HUT Ke-66 Kalbar sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah desa yang mampu mengelola desa hingga mendapat status desa mandiri.
Gubernur Kalbar berharap, kendaraan yang diberikan dapat memperlancar tugas aparatur desa dalam melayani masyarakat.
Lihat juga: Kisruh dengan PT Darmex Agro, Warga Pagari Kantor – VIDEO
Kendaraan yang disalurkan Sutarmidji kepada 586 desa se Kalbar itu menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggota fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno, mempertanyakan sumber dana yang dipakai untuk membeli kendaraan itu.
Menurut Sudarno, selama ini Pemprov Kalbar tidak pernah membahas anggaran pembelian kendaraan untuk desa mandiri bersama DPRD. Terlebih, biaya pengadaan kendaraan itu mencapai lebih dari 22 Milyar Rupiah.
“Itu menjadi pertanyaan kita, tidak pernah dibahas bersama DPRD Kalbar terhadap pengadaan kendaraan untuk desa mandiri,,” kata Martinus Sudarno.
Lihat juga: PT. LJA Akan Bayar Denda Adat – VIDEO
Selain kendaraan untuk desa Mandiri, Sudarno juga mempertanyakan anggaran Rp70 Milyar untuk membangun Gedung Olehraga (GOR) karena tidak pernah dibahas bersama DPRD Kalbar.
“Selain motor, pembangunan GOR juga tidak pernah dibahas bersama DPRD, kita tidak tahu dari mana sumber dananya itu,” Tanyanya.
Motor Desa Mandiri
Pertanyaan serupa juga disampaikan Mantan Anggota DPRD Kalbar yang juga Ketua DPD Gelora Kapuas Hulu, Kadri. Kadri menyayangkan anggaran sebesar itu untuk membeli kendaraan roda dua desa Mandiri.
Baca juga: Sekadau Zona Merah Rawan Pemilu
“Seharusnya pak gubernur melihat skala prioritas. Masih banyak pembangunan yang memerlukan anggaran besar. Banyak infrastruktur yang belum tersentuh, itu mesti di dahulukan,” kata Kadri yang juga tim sukses Midji-Norsan.
Menurut Kadri yang mesti dibantu bukan desa yang sudah mandiri, melainkan desa yang saat ini masih tertinggal dari segi pembangunan. Ia mencontohkan jika di daerahnya Kapuas Hulu masih jalan-jalan rusak, desa belum ada listrik dan sektor lain yang harus menjadi perhatian pemerintah, terlebih Kapuas Hulu merupakan daerah perbatasan.
Baca juga: Cara Nonton RUAI TV Digital
Menangapi hal itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan, anggaran untuk membeli kendaraan desa Mandiri dan membangun GOR memang tidak dibahas bersama DPRD karena Pemprov Kalbar menggunakan aturan satuan 3. Aturan satuan 3 itu menurut Midji bukan ranahnya DPRD.
“Suruh belajar lagi, apakah satuan 3 itu masuk ranahnya DPRD, memangnya 2.500 paket pokir pernah dibahas?,” Tanya Sutarmidji, saat menjawab pertanyaan dari ruai.tv.
Baca juga: Wilayahnya Jadi Kedok Prostitusi, Warga di Pontianak Selatan Berang
Mantan Walikota Pontianak ini menegaskan, anggaran untuk pembangunan Gor itu dikucurkan setelah adanya evaluasi dari Depdagri untuk menambah belanja infrastruktur.
Sementara biaya untuk pembelian motor melalui insentif capaian desa mandiri. Hal itu untuk memacu percepatan capaian pembangunan desa.
“Itukan untuk kelancaran kades kelapangan dan itu untuk desa bukan untuk Kades,” tegasnya. (TS)
