Baca juga: Sungai Keruh Karena Limbah PETI, Ini Kata Camat Nanga Mahap
Minimnya penghasilan warung kopi, berdampak pada pengurangan karyawan. Juga berdampak pada pekerja seni dan lain-lain, karena tidak mampu membayar tempat sewa usaha.
Yudhiansyah mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan PPKM untuk mengurangi ketertularan COVID-19. Sementara jumlah pasien COVID-19 di Kalbar justru meningkat. Sementara provinsi lain tidak menerapkan kebijakan tersebut. Padahal, menurut dia, jumlah kasus ketertularan hampir sama kasusnya dengan Kalbar.
Bebani Masyarakat Kecil
“Harus tinjau ulang kebijakan PPKM, melibatkan stakeholder serta para pihak lainnya. Karena sudah membebani masyarakat. Kasihan masyarakat. Hidupnya sudah tertekan dalam setahun ini akibat pembatasan penanganan pandemi yang seringkali berlebihan,” pintanya.
Baca juga: Tanaman Endemik, Budidaya 600 Lebih Bibit Mulai di Teraju
Namun, jika kebijakan PPKM mikro tetap berlangsung, Yudhiansyah memianta, tidak tebang pilih. Menurut dia, pembatasan harus juga mencakup segala aktivitas ekonomi dan publik, termasuk hotel dan tempat hiburan.
Solusi yang dia tawarkan, kebijakan lebih pada penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Setiap petugas turun ke lapangan hendaknya membawa masker untuk dibagikan gratis ke masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker. (TS)
