PONTIANAK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat meminta Presiden Joko Widodo menghentikan manuver sejumlah pihak yang merencanakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat yang akhir-akhir ini kian gencar dipromosikan.
“Presiden kita harapkan segera menghentikan semua rencana pengembangan energi nuklir di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya dan selanjutnya mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia,” tegas Anton P. Widjaya, Direktur WALHI Kalbar.
Menurut Anton, saat kesadaran negara-negara di dunia mulai meninggalkan penggunaan energi nuklir menuju ke energi terbarukan, maka diperlukan tempat untuk membuang sampah nuklir tersebut, dengan kampanye teknologi energi masa kini, memiliki power besar dan murah, kita tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukusima.
“Energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup, karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Sekali terjadi kecelakaan, maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang. Hingga saat ini misalnya reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses,” tegasnya.
Pernyataan disampaikan Direktur WALHI Kalbar merespon rencana kedatangan Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/9/2019) besok di Pontianak, Kalimantan Barat.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir Ketua DPD RI dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019, menyerukan dukungannya atas rencana pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sebelumnya, dukungan terhadap rencana PLTN juga disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Bupati Bengkayang, Suryatman Gidot.
“PLTN bukan sumber energi yang murah dan aman. Saat ini untuk menghadapi bencana karhutla dan kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Apalagi nanti dalam menghadapi potensi bencana vatal PLTN,” tambah Anton. (Red).
