Saat ini produksi pangan terutama di kalimantan barat terancam oleh masuknya investasi baik pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit skala besar.
Menurut pakar hukum universitas tanjungpura pontianak Hamdani, semakin berkurang atau terbatasnya produksi pangan di kalbar diduga akibat keluarnya berbagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan areal lahan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit yang mendorong pemerintah lokal atau daerah berlomba-lomba menyediakan area lahannya untuk perkebunan kelapa sawit.
Akibatnya, kini lahan yang merupakan salah satu lumbung pangan bagi masyarakat dan telah dikelola secara turun temurun dan mandiri, kini telah berubah fungsi menjadi areal industri perkebunan.
Untuk menekan persoalan ini Hamdani menilai, perlu adanya perlindungan dan diakomodir dalam peraturan daerah rencanan tata ruang wilayah kabupaten atau diatur dengan perda tersendiri atau peraturan bupati yang mencakup lokasi dan luasannya untuk mempertahankan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan.::Raydatodi/ nur arif setiadi
[youtube]http://youtu.be/kseYgfb5u6o[/youtube]
