PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua Umum Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), James Mark, menanggapi pernyataan Pimpinan Pusat Dayak Besar Borneo Bersatu yang menilai langkah Presiden Prabowo memanggil Pemimpin Tertinggi TBBR, Panglima Jilah, ke Istana Merdeka sebagai langkah keliru dan upaya meredam aspirasi kelompok masyarakat lain.
James Mark meminta semua pihak melihat pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima Jilah secara proporsional dan dalam kerangka kehidupan demokrasi.
Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dan tokoh masyarakat merupakan bagian dari komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai pertemuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan upaya pemerintah meredam aspirasi kelompok lain. Sebaliknya, komunikasi langsung dengan pemerintah dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan serta kepentingannya.
“Pertemuan Presiden dengan Panglima Jilah harus dilihat sebagai salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar James Mark, Jumat (11/9/2026).
James Mark menegaskan, hak menyampaikan aspirasi tidak menjadi monopoli satu organisasi, kelompok, maupun tokoh tertentu.
Dalam negara demokrasi, warga negara, tokoh masyarakat, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kelompok memiliki hak yang sama untuk membangun komunikasi dengan pemerintah.
“Terbukanya satu pintu komunikasi tidak berarti pintu komunikasi yang lain harus tertutup,” tegasnya.
Menurut James Mark, pemerintah memiliki ruang untuk bertemu dengan berbagai elemen masyarakat guna memperoleh informasi, mendengar pandangan, serta memahami persoalan yang berkembang.
Pada saat yang sama, setiap kelompok masyarakat juga dapat meminta audiensi, mengajukan rekomendasi, melakukan dialog, maupun menyampaikan kritik melalui mekanisme yang tersedia.
Ia mencontohkan, pertemuan Presiden dengan Panglima Jilah tidak menghilangkan hak organisasi lain untuk membangun komunikasi dengan Presiden.
“Kalau hari ini Presiden bertemu Panglima Jilah, bukan berarti besok organisasi lain tidak boleh bertemu Presiden,” katanya.
James Mark juga mengingatkan agar masyarakat tidak memandang keberagaman organisasi sebagai alasan untuk mempertentangkan perjuangan. Menurutnya, masyarakat Dayak memiliki keragaman pandangan, pengalaman, organisasi, dan kepentingan.
Karena itu, semakin banyak ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, semakin banyak pula perspektif yang dapat masuk dalam proses pembahasan kebijakan.
“Masyarakat Dayak sangat luas dan memiliki keragaman pandangan, pengalaman, organisasi dan kepentingan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan justru dapat muncul ketika seseorang atau organisasi merasa memiliki hak paling besar untuk berbicara atas nama masyarakat. Menurut James Mark, demokrasi membutuhkan partisipasi luas, bukan perebutan ruang komunikasi.
James Mark juga mengajak seluruh elemen masyarakat menggunakan jalur demokrasi secara dewasa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengomunikasikan persoalan, menyampaikan kritik, serta menawarkan gagasan kepada pemerintah melalui jalur konstitusional.
“Kalau kita memiliki aspirasi, sampaikan. Kalau kita memiliki persoalan, komunikasikan. Kalau kita memiliki kritik, sampaikan secara konstitusional,” katanya.
Ia menegaskan, pertemuan Presiden dengan Panglima Jilah tidak dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa perjuangan masyarakat telah berhenti atau aspirasi kelompok lain telah kehilangan ruang.
“Satu pertemuan tidak menghapus aspirasi masyarakat. Satu tokoh yang bertemu Presiden tidak berarti seluruh masyarakat telah terwakili,” tegasnya.
Menurut James Mark, pertemuan tersebut justru dapat menjadi momentum untuk memperluas komunikasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat.
Jika ada kelompok yang merasa memiliki aspirasi yang belum tersampaikan, ia meminta kelompok tersebut membangun komunikasi dan mencari ruang dialog dengan pemerintah, bukan mempersoalkan ruang yang telah terbuka bagi kelompok lain.
“Bangun komunikasi dan cari ruang dialognya sendiri dengan pemerintah,” ujarnya.
James Mark menilai kualitas perjuangan masyarakat tidak semestinya bergantung pada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, siapa yang lebih dahulu memperoleh kesempatan bertemu pemerintah, atau siapa yang paling sering berbicara atas nama masyarakat.
“Perjuangan harus diukur dari seberapa kuat aspirasi itu diperjuangkan, seberapa serius pemerintah meresponsnya, dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menilai Kalimantan Barat membutuhkan lebih banyak ruang dialog serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang semakin luas dapat membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan gagasan kepada pemerintah.
“Yang kita butuhkan adalah semakin banyak ruang dialog, semakin banyak aspirasi yang tersampaikan, semakin banyak persoalan yang dibahas, dan semakin banyak kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar James Mark.
James Mark menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada kelompok yang memiliki monopoli atas ruang komunikasi dengan pemerintah. Setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab.
“Pemerintah bukan milik satu kelompok. Ruang komunikasi dengan negara bukan milik satu organisasi. Semua elemen masyarakat memiliki hak untuk datang, berbicara, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya,” pungkasnya. (RED)
