BENGKAYANG, RUAI.TV – Jalan Rusak Bengkayang – Suti Semarang Dikeluhkan, Warga Soroti Dampak Ekonomi hingga Kesehatan
Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bengkayang menuju Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, terus menuai keluhan warga. Hingga pertengahan 2026, perbaikan signifikan belum terlihat, sementara kerusakan jalan semakin memperburuk aktivitas masyarakat.
Nehemia, salah satu warga, mengungkapkan dari total 32 kilometer ruas jalan, sekitar 30 kilometer masih dalam kondisi rusak berat. Jalan berlumpur dan tergenang air menjadi pemandangan sehari-hari, terutama saat musim hujan.
“Dalam bulan ini saja dua orang meninggal dunia di jalan karena terhambat jalan rusak saat membawa orang sakit ke pusat kesehatan,” ujar Nehemia kepada Ruai TV, Kamis (14/5).
Ia menegaskan, kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Nehemia juga menyoroti proyek perbaikan pada 2025 yang dinilai belum maksimal. Dari anggaran sekitar Rp10,3 miliar, realisasi di lapangan hanya terlihat pada pengaspalan sekitar 1 kilometer serta pengerjaan batu split sepanjang 5 hingga 10 kilometer dikerjakan oleh CV Indokonstruksi Perkasa.
“APBD 2024 yang dikerjakan tahun 2025, kami lihat sekitar Rp10,3 miliar, tapi realisasi di lapangan sesuai papan plang sekitar Rp9 miliar. Bukti nyata hanya aspal hotmix sekitar 1 kilometer,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Sutrisno yang menilai kondisi jalan masih jauh dari harapan. “Sangat memprihatinkan, karena masih lumpur. Yang dikerjakan masih di Kecamatan Bengkayang, belum masuk ke Suti Semarang sekitar 30 kilometer. Aspal bagus hanya 1 kilometer,” katanya.
Sementara itu, Suryanto turut menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat kerusakan jalan. Ia mengaku biaya distribusi hasil pertanian menjadi sangat tinggi dan tidak sebanding dengan harga jual.
“Sudah lama kami mengharapkan agar kerusakan jalan segera diperbaiki. Kendala yang kami hadapi, mengeluarkan hasil bumi memerlukan biaya besar menuju Bengkayang, karena harga jual hasil pertanian tidak sesuai dengan ongkos akibat jalan rusak,” ujarnya.
Ia menambahkan, alternatif jalur sungai tidak sepenuhnya membantu. “Kalau lewat sungai tidak semua daerah bisa, itupun biaya besar dan jarak tempuh lama. Persoalan ini sering kami sampaikan melalui media sosial,” tambahnya.
Suryanto juga menyinggung minimnya perhatian wakil rakyat. “Kalau wakil kami di DPRD tidak pernah datang, mereka datang hanya saat kampanye saja, kalau sudah menang lupa dengan kami rakyat kecil,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Zulkarnaen, menyatakan pemerintah telah melakukan penanganan fungsional pada 2025 dengan anggaran Rp15 miliar, terutama di titik longsor.
Ia memastikan pengerjaan kembali berlanjut pada 2026 dengan anggaran yang sama. “Tahun 2026 dikerjakan lagi dengan anggaran Rp15 miliar yang saat ini sedang proses tender,” ujarnya.
Pemerintah berharap pengerjaan lanjutan ini mampu mengurangi kerusakan dan memperbaiki akses masyarakat di wilayah tersebut.
Lihat Juga:
