PONTIANAK, RUAI.TV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Dalam forum tersebut, realisasi belanja daerah yang masih jauh dari target menjadi sorotan utama. LKPJ menunjukkan sejumlah capaian pembangunan mengalami peningkatan, namun realisasi anggaran belum optimal.
Belanja tak terduga hanya terealisasi sebesar Rp6,27 miliar dari target Rp8,21 miliar. Sementara itu, belanja transfer tercatat Rp1,056 triliun dari target Rp1,130 triliun. Selisih ini menandakan masih adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan pemerintah terus mendorong perbaikan kinerja anggaran di tengah berbagai tantangan. “Kami tetap berupaya meningkatkan efektivitas belanja daerah agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Kalbar menilai capaian tersebut belum memuaskan. Anggota DPRD Kalbar, Julfidar Zaidar Mohtar, menegaskan bahwa secara persentase realisasi masih tergolong rendah.
“Kami melihat capaian ini masih kecil. Ke depan, kami berharap ada peningkatan signifikan, terutama dalam penyerapan anggaran,” tegasnya.
Meski demikian, sektor infrastruktur menunjukkan tren positif dengan indeks meningkat dari 70,10 pada 2024 menjadi 73,09 pada 2025.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga menegaskan fokus pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, meliputi pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi inklusif.
Untuk menindaklanjuti LKPJ tersebut, DPRD Kalbar telah membentuk panitia khusus (pansus) guna melakukan pembahasan mendalam. Hasil evaluasi pansus nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sorotan terhadap realisasi belanja ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar ke depan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mencapai target yang telah ditetapkan.
