PONTIANAK, RUAI.TV – Massa yang tergabung dalam Barisan Pemuda Melayu menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.
Massa menyampaikan penolakan terhadap penganggaran pembangunan parkir Kejati Kalbar melalui APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp19,1 miliar.
Sebelum menuju Kantor Kejati Kalbar, massa melakukan long march dari halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Aksi tersebut dipimpin Ketua Barisan Pemuda Melayu, Gusti Edy.
Setibanya di Kantor Kejati Kalbar, massa diterima sejumlah pejabat Kejati Kalbar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, tampak menerima kedatangan peserta aksi.
Massa membawa sejumlah poster berisi tuntutan terkait penggunaan APBD untuk pembangunan fasilitas parkir Kejati Kalbar.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa mempersoalkan penganggaran Rp19,1 miliar tersebut. Menurut massa, penggunaan APBD dengan nilai tersebut belum tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran yang berlangsung.
Massa juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Barat yang masih menghadapi berbagai kesulitan. Mereka menilai kebutuhan masyarakat di pedalaman perlu menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.
Selain masalah pembangunan parkir, massa juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit penggunaan anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman depan Kantor Kejati Kalbar, massa kemudian melakukan dialog singkat dengan pihak kejaksaan.
Perwakilan massa selanjutnya diperbolehkan masuk ke dalam kantor untuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi perwakilan massa untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait penganggaran pembangunan parkir Kejati Kalbar senilai Rp19,1 miliar melalui APBD Kalbar Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyampaikan tuntutan dan pandangan mereka mengenai penggunaan anggaran daerah serta prioritas kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. (dig/ts)
