PONTIANAK, RUAI.TV – Sebanyak 93.975 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat sepanjang 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.
Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian Ketua Relawan Lasarus (RELLA) Kalimantan Barat, Iin Irwansyah, terutama dalam menghadapi musim kemarau panjang yang turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Iin, data hotspot yang diperoleh melalui pemantauan satelit seharusnya tidak berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi dasar untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan di lapangan.
Ia menilai perkembangan titik panas perlu dibaca secara cepat dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah angin, karakteristik lahan, hingga potensi wilayah yang terdampak.
Dengan demikian, upaya penanganan dapat dilakukan sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Data itu ada dan lengkap. Peta titik-titiknya juga jelas. Teknologi pemantauan dan GIS sudah semakin berkembang. Yang penting adalah bagaimana data peringatan dini tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah pencegahan dan tindakan di lapangan,” ujar Iin.
Iin mengingatkan bahwa hotspot tidak serta-merta berarti telah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan indikasi panas atau api yang terdeteksi sensor satelit sehingga tetap membutuhkan verifikasi di lapangan.
Namun, kemunculan titik panas secara berulang di suatu wilayah, menurut dia, perlu menjadi perhatian serius. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas patroli, pembasahan lahan, pemantauan kawasan rawan, serta langkah mitigasi lainnya.
“Hotspot memang bukan berarti sudah terjadi kebakaran. Tetapi ketika sinyal potensi panas terus muncul, tentu harus dianalisis. Cuaca, arah angin, kondisi lahan dan potensi dampaknya harus dibaca sejak awal,” katanya.
Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 62,2 persen dari titik panas tersebut berada di area penggunaan lain (APL), sedangkan 37,8 persen berada di kawasan non-APL.
Dari titik panas yang berada di APL, sekitar 59,5 persen terdeteksi dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Sementara pada wilayah non-APL, sekitar 37,4 persen berada dalam konsesi industri wood-pulp.
Data tersebut menggambarkan sebaran titik panas dan tidak secara otomatis menunjukkan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas kemunculannya.
Menurut Iin, penanganan karhutla juga tidak dapat hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Kondisi gambut, tata air, vegetasi, bahan bakar permukaan, cuaca, serta aktivitas manusia merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam upaya pencegahan.
Terlebih, kondisi musim kering yang panjang dapat meningkatkan kerentanan sejumlah wilayah. Karena itu, pengelolaan tata air gambut, pengurangan bahan bakar, pemantauan kawasan rawan, serta penerapan pembukaan lahan tanpa bakar perlu berjalan beriringan.
“Kita tidak bisa mengendalikan musim kering. Tetapi kita bisa mengendalikan risikonya. Jangan menunggu asap muncul. Deteksi lebih awal, cegah lebih awal, dan bertindak lebih awal,” tegasnya.
Krisis Air Bersih Mulai Terasa
Di tengah persoalan karhutla, Iin juga menyoroti persoalan lain yang muncul selama kemarau panjang, yakni semakin sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, khususnya di Kota Pontianak.
Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir antrean warga untuk mendapatkan air bersih mulai terlihat di sejumlah lokasi. Warga mendatangi depot air minum isi ulang maupun sumber distribusi air dengan membawa jeriken dan ember untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kondisi tersebut mengingatkan kembali pada pengalaman kemarau panjang yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada dekade 1990-an.
Saat itu, masyarakat juga menghadapi kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari akibat keterbatasan sumber air baku dan infrastruktur pengolahan air.
“Fenomena antrean air bersih ini pernah kita alami pada dekade 1990-an. Sekarang, ketika kemarau panjang kembali terjadi, kita kembali melihat warga mengantre untuk mendapatkan air. Pengalaman masa lalu seharusnya menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi serupa,” ujar Iin.
Salah satu persoalan yang kerap muncul ketika kemarau panjang berlangsung adalah penurunan debit Sungai Kapuas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko masuknya air asin dari wilayah muara ke bagian sungai yang menjadi sumber air baku.
Bagi masyarakat yang mengandalkan air hujan, kemarau panjang juga dapat menguras persediaan air pada bak penampungan dan tandon rumah tangga. Kondisi itu semakin terasa ketika curah hujan rendah berlangsung selama berminggu-minggu.
Iin menilai kondisi tersebut membutuhkan perencanaan lintas sektor dan langkah antisipasi yang dilakukan sebelum krisis semakin meluas.
“Sekarang sudah 2026. Kita memiliki teknologi, data cuaca, data hidrologi dan berbagai sistem pemantauan. Karena itu, pengalaman kemarau sebelumnya seharusnya bisa menjadi dasar untuk menyiapkan langkah konkret ketika kondisi serupa kembali terjadi,” katanya.
Ia berharap pemerintah kota dan pemerintah provinsi dapat terus memperkuat koordinasi dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama kemarau panjang.
Distribusi air melalui tangki, penyediaan sumber air alternatif, serta pemantauan kondisi air baku dinilai perlu dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Iin, persoalan air bersih tidak hanya menyangkut kebutuhan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas rumah tangga dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Yang kita harapkan adalah pemerintah hadir dengan langkah yang terukur dan cepat ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan. Bukan hanya ketika persoalan sudah membesar, tetapi sejak tanda-tanda kekeringan mulai terlihat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan yang muncul selama kemarau tidak hanya air bersih. Sebelumnya masyarakat menghadapi antrean untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan LPG, dan kini antrean serupa terjadi untuk memperoleh air.
“Dalam beberapa waktu terakhir kita melihat antrean BBM, antrean LPG, dan sekarang antrean air. Ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan dasar masyarakat harus terus diperkuat, baik di tingkat kota maupun provinsi,” katanya.
Iin berharap pengalaman menghadapi kemarau panjang dan berbagai dampaknya dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, data dan teknologi yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem peringatan dini sekaligus memastikan respons di lapangan berjalan lebih cepat.
“Harapannya persoalan ini tidak berlarut. Kita belajar dari kejadian yang berulang, kemudian memperbaiki sistemnya. Prinsipnya, lebih baik bersiap sebelum kondisi semakin sulit,” pungkasnya. (dig/ts)
