SINTANG, RUAI.TV – Seruan agar Bupati Sintang mundur dari jabatannya, muncul dalam aksi demo di Sintang, Selasa (07/02/2023). Massa yang melakukan demonstrasi di halaman Kantor Bupati Sintang, tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Sintang (GEMAS).
Mereka mengadukan permasalahan yang muncul antara masyarakat adat dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Satu di antara kelompok masyarakat dalam aksi damai itu adalah Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas).
Ketua Ampelas, Siman Lukas, ikut menyampaikan pernyataan dalam aksi damai itu. Dia menuntut agar ada sikap tegas dan serius dari pemerintah kabupaten terhadap sengkarut persoalan sawit di kabupaten itu.
Baca juga: Cara Nonton RUAI TV Digital
Dia menyerukan, agar pemerintah kabupaten berani membela masyarakat dan menegakkan keadilan sesuai koridor hukum dan kesepakatan serta perjanjian antara investor sawit dengan masyarakat.
“Secara politis, saya adalah salah satu pendukung Bupati Sintang saat ini. Tapi dengan niat, memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah. Jika tidak mampu, mundur saja, seru Siman Lukas dalam orasinya.
Seruan Siman Lukas pun mendapat tanggapan dari peserta aksi damai. Sebagian massa berseru: “Silakan mundur, silakan mundur!”. Bupati yang dia maksud adalah Jarot Winarno yang sedang menjabat saat ini.
Baca juga: Wabup Sintang Jawab Seruan Peserta Aksi Damai
Demo di Sintang
Namun, Bupati Jarot ternyata menugaskan Wakilnya, Melkianus, untuk menerima para demonstran. Di hadapan demonstran, Mekianus mengatakan, akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat adat, sejauh kewenangan dan kemampuan yang ada.
“Saya minta, jika ada persoalan antara masyarakat dengan perusahaan, tempuhlah terlebih dahulu mekanisme adat, baru kemudian ke hukum positif,” kata Melkianus.
Aksi damai ini mengatasnamakan masyarakat adat dari 10 kecamatan di Kabupaten Sintang. Protes mereka terhadap berbagai persoalan, menyasar Enam perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Baca juga: Pendemo Ancam Nginap di Kantor Bupati Sintang
Keenam perusahaan itu adalah PT. Permata Lestari Jaya, PT. Linggar Jati Almansurin, PT. Mitra Nusa Sarana, PT. Group HPI, PT. Gunta Samba, dan PT. Gunas Group.
GEMAS menyampaikan sejumlah butir tuntutan dalam aksi ini. Di antaranya, minta agar pihak perusahaan menghentikan kriminalisasi, mafia tanah, dan pelecehan terhadap masyarakat adat, serta taktik adu domba perusahaan.
Tuntutan berikutnya berupa permintaan kepada pemerintah agar tidak “cuci tangan” atas permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.
Baca juga: Marak Isu Penculikan Anak, Medsos Jadi Biang Kerok
Seruan itu juga memuat tuntutan agar perusahaan mengutamakan pengadaan tenaga kerja dari warga lokal. Serta ada permintaan supaya pemerintah mencabut izin perusahaan yang semena-mena terhadap masyarakat adat. (RED)
Lihat videonya di sini:
