SINTANG, RUAI.TV – Warga Kecamatan Ambalau masih sangat mengandalkan akses transportasi melalui jalur sungai, jika ingin menjangkau pusat kota Kabupaten Sintang. Sebab hingga saat ini, belum ada jalan darat yang sudah menghubungkan kawasan ini.
Musim kemarau membuat tantangannya lebih besar. Surutnya air membuat perahu dan kapal motor sulit lewat karena lintasan menjadi semakin terbatas.
Semantara jalur sungai ini menjadi satu-satunya akses trasportasi dari dan ke luar wilayah kecamatan. Jalur ini juga menjadi andalan lalu lintas orang dan barang.
Baca juga: Warga Ambalau Pernah Krisis Beras Seminggu
Kecamatan Ambalau memiliki 33 desa dengan jumlah penduduk sekitar 19 ribu jiwa.
Sekretaris Camat Kecamatan Ambalau, Cornelius Ngawan, mengatakan, jalur sungai itu pula yang menjadi urat nadi masyarakat untuk pergerakan bahan kebutuhan pokok menuju desa-desa.
“Jika musim kemarau, masyarakat kesulitan untuk membawa hasil pertanian dari kecamatan menuju kabupaten maupun sebaliknya. Secara geografis jika menggunakan jalur darat, jarak Sintang ke Ambalau tidak terlalu jauh,” kata Cornelius Ngawan menjawab redaksi ruai.tv, Senin (13/03/2023).
Baca juga: Guru SDN di Deme Ubah WC Jadi Tempat Tinggal
Kecamatan Ambalau
Camat Ambalau, Damang Mikhael Wiwinardi, menyebut, infrastruktur jalan darat yang belum ada membuat ekonomi masyarakat terpuruk. Bahkan saat musim kemarau masyarakat pernah kehabisan stok beras sampai satu minggu.
“Karena jalur sungai kering tidak bisa dilewati speed. Ditambah belum masuk masa panen padi ladang tradisional,” kata Damang Mikhael Wiwinardi.
Selain kelangaan besar, masyarakat Ambalau pernah mengalami ketiadaan persediaan gas elpiji bersubsidi. Persoalan ini memberi dampak pada kenaikan harga. Biasanya harga per tabung elpiji 3 kilogram Rp 30 ribu, naik menjadi Rp 55 ribu sampai 65 ribu.
Baca juga: Soal Kapuas Raya, Begini Sikap Wagub Ria Norsan
“Untuk pembukaan akses jalan dari pusat kabupaten menuju Kecamatan Ambalau sudah sering kami sampaikan dalam Musrenbang, namun belum terakomodir,” ujar Damang Mikhael Wiwinardi.
Meski begitu, usulan itu tetap mereka sampikan dalam Musrenbang RKPD tahun anggaran 2024. Sebab kebutuhan akses jalan dan jembatan, juga mendukung pelayanan lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan. (RED)
