PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Alxius Akim, menegaskan, PSI adalah partai politik (parpol) yang konsisten menolak paham radikal dan intoleransi di Indonesia.
Hal itu ia ungkapkan melihat akhir-akhir ini banyak penolakan kebebasan beribadah oleh oknum-oknum tertentu di tanah air. Menurut Akim, hal itu terjadi karena terdapat sebuah keadaan atas ketidak pahaman apa itu keberagaman dan nilai toleransi.
Penolakan beribadah di rumah ibadah menjadi tantangan bagi PSI untuk hadir memastikan warga negara bebas dalam menganut agama. Karena semuanya telah dijamin oleh konstitusi.
Baca juga: Pemilu Setahun Lagi, Pemilih Pemula Mulai Edukasi Politik
“Di PSI ada tiga nilai dalam tugas partai, seperti menebar kebaikan, merawat keberagaman dan meneguhkan solidaritas,” kata Mantan Kepala Disdikbud Kalbar, di Kantor DPW PSI Kalbar, Jl Perdana Pontianak, Jumat (03/03/2023).
Menurut mantan Penjabat (Pj) Bupati Sintang ini, untuk memperbaiki paham-paham yang sudah terkontaminasi pada oknum-oknum intoleransi perlu adanya perbaikan melalui pendidikan mental dan spiritual.
Partai PSI mendorong agar pendidikan seperti belajar kelompok harus dihidupkan di setiap sekolah agar terbentuk mental kebersamaan terhadap generasi muda.
Baca juga: Warga Dapil 3 Protes Pengurangan Kursi, Ini Kata KPU Sekadau
Adapun upaya untuk mendoroing itu, PSI memastikan agar fungsi anggota DPR dari PSI melalui komisi yang membidangi pendidikan menghadirkan belajar kelompok di setiap sekolah. Ada dua nilai yang juga ditanamkan dalam partainya, yakni anti korupsi dan anti intoleransi.
“Partai PSI itu anti korupsi dan anti intoleransi,” tegasnya.
Menghadapi Pemilu 2024, Akim, mengajak kader PSI untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye politik yang sehat. Karena maju mundurnya sebuah demokrasi ada di masyarakat.
Baca juga: Boikot Pemilu di Serawai-Ambalau Dipicu Masalah Ini
Proses demokrasi yang baik juga akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sehingga nilai-nilai toleransi dapat disebarluaskan melalui pemimpin yang berkualitas.
Akim tidak menginginkan adanya politik uang. Ia dengan tegas menolak kampanye model jadul tersebut karena akan merusak demokrasi bangsa ini kedepan.
Baca juga: Serawai-Ambalau Ancam Gabung ke Melawi
“Harus dimulai dari proses perekrutan yang baik, mendudukan posisi calon melalui uang akan merusak proses demokrasi kedepan,” ujarnya.
Ia mengajak, menghadapi pemilu 2024, politik identitas, politik uang dan intoleransi tidak dijadikan alat politik yang dapat merusak bangsa ini. Ia mengintruksikan semua kader PSI sampai ke pelosok untuk terus mengampanyekan demokrasi yang sehat sehingga bangsa ini dapat bersaing dengan negara lain ke depan. (RED)
