Arsip

Walhi Pesimis Komitmen Paslon Capres-Cawapres Tolak PLTN

Walhi Kalimantan Barat menolak keras rencana pembangunan proyek PLTN oleh pemerintah pusat di Kalbar. (Foto/Walhi Kalbar)
Walhi Kalimantan Barat menolak keras rencana pembangunan proyek PLTN oleh pemerintah pusat di Kalbar. (Foto/Walhi Kalbar)
Advertisement

PONTIANAK, RUAI.TV – Bila mencermati rumusan visi-misi paslon capres yang terima KPU, tidak satupun kandidat yang tegas menyebutkan positioning soal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari dua provinsi selain Bangka Belitung yang menjadi target pembangunan tapak energi berbahaya tersebut.

Terkait topik soal energi, salah satu pasangan kandidat dipoin peertana misinya yang menyebut mengenai ketahanan energi saja. Namun demikian, tidak menegaskan secara pasti mengenai sikapnya yang tegas menolak PLTN sebagai sumber energi listrik yang mengerikan.

Advertisement

Meski ada harapan pada terminologi keadilan ekologis yang digunakan sebagaimana poin ketiga pada salah satu misi paslon, tetapi masih masih belum bisa jadi ketetapan komitmen terkait penolakan sumber energi berbahan uranium tersebut.

Demikian pula istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alm dan budaya pada misi kedelapan paslon lainnya, juga masih sangat tidak tegas. Hal serupa soal sikap terhadap PLtN pada poin misi keenam paslon berikutnya.

Jangankan soal PLTN, memastikan mengoptimalkan energi terbarukan juga pada visi-misi ketiganya tidak dengan tegas disampaikan.

“Dengan demikian, kami pesimis dengan komitmen paslon capres/wapres punya sikap tegas untuk tidak mendirikan PLTN di Indonesia,” kata Direktur Walhi Kalbar, Hendrikus Adam.

Bahkan dikebutnya draft struktur tim percepatan pembangunan PLTN yakni Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) yang mendaulat Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bertindak sebagai ketua tim, semakin menegaskan niat para promotor PLTN  unruk memuluskan agendanya melalui siapapun paslon capres terpilih.

Melalui debat yang akan dilangsungkan besok (21/1/2024), diharapkan sikap tegas yang bukan sekedar “omon-omon” terkait komitmen serius pason untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan tidak memaksakan pendirian PLTN di Indoneaia, termasuk di Kalbar diungkap secara lugas.

Pememerataan energi listrik mestinya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang ada dan tersebar pada sejumlah wilayah. (RED)

Advertisement