PONTIANAK, RUAI.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar High-Level Meeting (HLM) guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Rapat yang berlangsung di Aula Keriang Bandung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, serta di hadiri oleh para pimpinan daerah se-Kalimantan Barat, termasuk Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya.
Dalam pertemuan ini, para kepala daerah di berikan pemaparan mengenai langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Harisson menegaskan bahwa menjelang HBKN, permintaan kebutuhan pokok meningkat, berpotensi menyebabkan lonjakan harga jika tidak diantisipasi.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah menerapkan strategi 4K, yakni Kelancaran Distribusi, Kelancaran Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan bahan pokok. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal sangat penting guna memastikan distribusi barang tetap lancar di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang HBKN.
Rapat ini juga menjadi forum bagi kepala daerah untuk menyampaikan tantangan yang di hadapi dalam pengendalian inflasi, seperti hambatan infrastruktur dalam distribusi logistik, fluktuasi harga akibat cuaca, serta perlunya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying.
Bank Indonesia Kalbar turut memberikan pemaparan mengenai kondisi ekonomi dan proyeksi inflasi daerah. Mereka menegaskan bahwa tren harga bahan pokok cenderung meningkat menjelang HBKN, sehingga di perlukan langkah mitigasi kolektif guna menekan lonjakan harga.
Di akhir pertemuan, seluruh peserta berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang telah di rumuskan, serta terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan kebijakan tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
Sekda Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
