PONTIANAK, RUAI.TV – Sore itu, sambil menyerumput kopi liberika ber-pH rendah dari landscape gambut Kalimantan Barat, kami berbincang pelan di warung kecil pinggir jalan. Tidak ada layar Bloomberg.
Tidak ada grafik ekonomi rumit. Yang ada hanya petani agroforestry, petani padi, karet, sawit, coklat, kelapa, pinang, hortikultura, nelayan sungai, buruh harian, sopir pick up, dan rakyat kecil yang bahkan tidak terlalu paham apa itu kurs dolar Amerika. Namun mereka mulai merasakan satu hal yang sama: hidup makin berat.
Harga pupuk naik. Oli mesin pompong naik. Suku cadang motor naik. Tempe mengecil. Mi instan perlahan naik harga. Anak sekolah makin mahal ongkosnya. Bahkan tukang jahit di kampung mulai mengeluh harga benang dan bahan baku ikut melonjak.
Petani padi mulai cemas dengan biaya produksi. Petani karet terpukul karena harga kadang tidak sebanding dengan biaya hidup. Petani sawit dibayang-bayangi pupuk dan ongkos angkut yang naik.
Petani coklat dan kelapa menghadapi harga barang kebutuhan yang terus merambat. Petani pinang dan hortikultura ikut menahan napas karena distribusi makin mahal dan daya beli masyarakat mulai melemah.
Mereka mungkin tidak paham istilah depresiasi rupiah, fiscal deficit, atau imported inflation, tetapi mereka paham ketika uang Rp100 ribu yang dulu cukup seminggu, kini terasa habis dalam hitungan hari.
Di sinilah sebenarnya letak inti persoalan bangsa hari ini. Ekonomi bukan hanya urusan angka di layar kementerian atau bank sentral. Ekonomi adalah denyut dapur rakyat. Ketika rupiah melemah, yang pertama kali bergetar bukan gedung pencakar langit, melainkan meja makan rakyat kecil.
Diskusi publik belakangan ini menarik. Banyak ekonom mulai mengingatkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar akibat geopolitik global. Bukan hanya karena konflik Timur Tengah atau harga minyak dunia. Masalahnya lebih dalam: fondasi rumah ekonomi kita memang sedang rapuh. Ibarat rumah kayu tua di bantaran sungai, sekali angin besar datang, seluruh dinding ikut bergoyang.
Dalam teori ekonomi politik pembangunan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai mismatch antara kapasitas fiskal dan ekspansi belanja negara. Bahasa sederhananya: pasak mulai lebih besar daripada tiang. Pengeluaran melesat, sementara kemampuan menopang belum cukup kuat.
Karena itu, persoalan hari ini tidak boleh dibaca secara emosional atau partisan. Ini bukan soal menyalahkan satu rezim atau memuja rezim lain. Sebab ekonomi adalah akumulasi panjang keputusan lintas pemerintahan. Ada warisan utang, ada kesinambungan kebijakan, ada pula tekanan global yang tidak mudah dihindari.
Namun rakyat juga tidak boleh dianggap tidak mengerti. Mereka mungkin diam, tetapi merasakan. Ketika pemerintah mengatakan ekonomi “aman-aman saja”, sementara harga kebutuhan terus merangkak naik, maka yang tergerus bukan hanya nilai rupiah, melainkan juga kepercayaan publik.
Padahal dalam teori behavioral economics, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Pasar, investor, dunia usaha, bahkan rakyat kecil sesungguhnya hidup dari ekspektasi. Ketika kepercayaan melemah, maka ekonomi ikut goyah.
Karena itu, pembelajaran pertama yang sangat penting adalah pentingnya kejujuran narasi publik. Rakyat tidak menuntut pemerintah harus sempurna. Mereka hanya ingin pemimpinnya jujur, hadir, dan mau membenahi keadaan.
Kedua, negara harus memastikan bahwa setiap rupiah belanja benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat bawah. Program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi jika hanya berhenti menjadi proyek fisik, seremonial, atau berputar pada kelompok yang itu-itu saja.
Petani desa tidak butuh baliho besar. Mereka butuh pupuk terjangkau dan pasar hasil panen. Nelayan tidak membutuhkan jargon hebat. Mereka membutuhkan solar yang stabil dan ikan yang laku. Buruh tidak memerlukan pidato panjang. Mereka hanya ingin pabrik tetap hidup dan tidak terjadi PHK.
Ketiga, pemerintah pusat hingga daerah harus memahami bahwa krisis ekonomi selalu terasa paling keras di pinggiran kota dan desa. Orang kota mungkin masih bisa menahan gaya hidup. Tetapi rakyat kampung hidup dari margin yang sangat tipis. Kenaikan kecil saja bisa langsung memukul dapur keluarga.
Karena itu Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, pimpinan kementerian/lembaga, SKPD hingga UPT tidak boleh sekadar menjadi penonton. Mereka harus aktif menjaga ekonomi lokal: memperkuat pasar rakyat, mendukung UMKM, memperpendek rantai distribusi, memperbanyak produk lokal, hingga memastikan belanja pemerintah menyerap hasil petani, pekebun, dan nelayan setempat.
Keempat, kita perlu belajar bahwa ketahanan ekonomi bukan dibangun dari utang semata, melainkan dari produktivitas nyata. Dari sawah yang hidup. Dari kebun karet rakyat yang produktif.
Dari sawit rakyat yang berkelanjutan. Dari coklat, kelapa, pinang, hortikultura, dan laut yang produktif. Dari hutan agroforestry yang lestari. Dari industri kecil yang tumbuh. Dari ekspor bernilai tambah.
Ironisnya, di tengah negeri kaya sumber daya, kita masih terlalu tergantung pada impor untuk banyak kebutuhan dasar. Ketika rupiah melemah, seluruh biaya hidup ikut terseret naik.
Kelima, reformasi tata Kelola menjadi mutlak. Dalam teori institusi Douglas North, negara maju bukan hanya karena kaya sumber daya, tetapi karena memiliki kelembagaan yang dipercaya. Transparansi, konsistensi kebijakan, dan kepastian aturan jauh lebih penting daripada sekadar pidato optimisme.
Karena itu, pemimpin di semua level perlu membaca situasi ini sebagai alarm dini, bukan alarm kiamat. Kita belum berada di jurang krisis seperti 1998. Tetapi lampu kuning itu nyata. Dan lampu kuning yang diabaikan terlalu lama bisa berubah menjadi merah. Untungnya, kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah.
Rakyat Indonesia sebenarnya luar biasa tahan banting. Petani tetap menanam walau pupuk mahal. Nelayan tetap melaut walau ombak dan solar naik. Buruh tetap bekerja walau upah tergerus inflasi. Tetapi ketahanan rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan bantalan kesalahan tata kelola.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang rakyatnya dipaksa terus bertahan menderita, melainkan negara yang pemimpinnya mampu membaca tanda zaman sebelum badai benar-benar datang.
Di ujung senja, kopi liberika gambut itu tinggal separuh cangkir. Aromanya pekat, sedikit pahit, namun jujur. Mungkin seperti kondisi ekonomi kita hari ini: belum runtuh, tetapi sedang membutuhkan keberanian untuk mengakui kenyataan.
Dan terkadang, langkah pertama menyelamatkan bangsa memang bukan dimulai dari pidato besar, melainkan dari keberanian berkata jujur bahwa tiang rumah mulai perlu diperkuat sebelum pasaknya benar-benar patah.
Penulis: Prof. Gusti Hardiansyah, Guru Besar UNTAN
Lihat Juga:
