Dia juga mengingatkan, wewenang intervensinya ada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso yang berada dalam kendali pemerintah provinsi. Gubernur memastikan menu pasien di rumah sakit ini selalu dia cek.
Begitu juga ketersediaan obat dan oksigen, untuk memastikan tersedia minimal untuk jangka waktu dua hingga tiga hari.
Krisis Oksigen di Kalbar, Kebutuhan Naik Tiga Kali
“Saat ini kebutuhan oksigen naik hampir tiga kali. Kami sudah berupaya minta pasokan dari Batam (Provinsi Kepulauan Riau). Bahkan sedang upaya dari Kuching (Sarawak, Malaysia),” tulis Sutarmidji.
Baca juga: Upelkes dan LPMP Pontianak untuk Perawatan COVID-19, Ini Penjelasannya
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menuturkan, mempersiapkan belasan pucuk surat untuk keperluan pengadaan oksigen. Dan Gubernur segera membubuhkan tanda tangan atas dokumen-dokumen itu.
Menjalin komunikasi terkait pengadaan oksigen dari Malaysia dengan Konsulat Jenderal RI di Kuching, Konsulat Jenderal Malaysia di Pontianak, dan pihak Bea dan Cukai. Juga dengan Satgas Pengendalian Oksigen dan Obat Kalimantan Barat.
Terkait info rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan tidak ada stok oksigen, Harisson menegaskan, sudah kewajiban pemerintah melayani masyarakat dengan segala konsekuensinya.
“Penatalaksanaan COVID-19 bukan hanya dengan oksigen, tetapi ada banyak terapi lain yang bisa diberikan,” kata Harisson. (SVE)
