PONTIANAK – Deklarasi Pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalbar, terbentuk, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat, 21 Desember 2018, pukul 09.00 WIB.
Sejumlah pejabat penting hadir di sana. Di antaranya adalah, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Bara Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan sejumlah Forkompinda. Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi pertama tahun 2018 dan Provinsi ketiga mengadakan deklarasi pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Bara Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, menyambut adanya pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di wilayah ini. Sebab, hal itu penting guna terwujudnya pembangunan yang lebih baik.
“Kami rasa, ini harus dipraktikan. Karena korupsi musuh kita bersama,” Kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono.
Didi Haryono berharap, setelah terbentuknya Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi, dapat memberikan edukasi lebih soal pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, saat membuka acara tersebut dan menandatangani pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Barat ini menjelaskan, pembentukan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi pada daerah-daerah di Kalimantan Barat.
“Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya untuk mencegah berbagai pungutan dan tindak korupsi dari berbagai proses perizinan dan usaha di Kalbar,” kata Sutarmidji.
Sutarmidji berujar, “Saya sendiri sejak menjadi Wali Kota Pontianak sangat konsen akan hal ini bahkan kita mewujudkan transparasi dan percepatan dalam proses perizinan dan usaha. Ini juga akan saya lakukan dalam memimpin Kalbar. Bisa menumbuhkan iklim investasi yang semakin baik nantinya, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa dilakukan,”.
Sementara itu menurut Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso, “Kalbar adalah provinsi pertama yang telah membetuk Tim KAD Anti Korupsi di Indonesia di tahun 2018 dan Provinsi yang ketiga. Terbentuk ini jangan hanya habis di BA penandatanganan pembentukan, harus memiliki komitmen untuk mencagh korupsi,”. (Red).
