Advertisement
[youtube]http://youtu.be/y22v_BAXYCI[/youtube]
di tahun 2013, badan legislasi dprd provinsi kalbar akan membahas delapan perda inisiatif.
Advertisement
Salah satunya perda inisiatif tentang pengaturan kuota dan pendistribusian bbm yang selama ini sepenuhnya dikelola bph migas dan pertamina, namun kedepan turut melibatkan pemerintah provinsi kalbar.
Setelah kalbar memiliki perda inisiatif pengaturan bersama bbm ini, diharapkan kedepan tidak akan ada lagi kendala dalam pendisitribusian dan pemenuhan kuota bbm di kalbar.::Martina antrinita/ nur arif
Advertisement
