Arsip

DPRD Kalbar Desak KPK Periksa Proyek Jalan Nanga Mau–Tebidah yang Baru Selesai Sudah Rusak

Baru Tiga bulan selesai dikerjakan, ruas Jalan Provinsi Nanga Mau-Tebidah di Kabupaten Sintang sudah rusak lagi. (Foto/ruai.tv)
Advertisement

SINTANG, RUAI.TV – Kerusakan ruas jalan provinsi Nanga Mau–Tebidah di Kabupaten Sintang kembali memicu sorotan publik.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek yang baru rampung sekitar dua hingga tiga bulan, namun kini sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Tanjung menyampaikan, laporan masyarakat menjadi dasar pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menilai kondisi jalan yang cepat rusak menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek.

“Kok jalan ini yang sudah dianggarkan tahun 2025, baru selesai 2–3 bulan lalu, hari ini sudah rusak seperti yang ada dalam foto dan video itu,” ujar Tanjung, Kamis (29/5).

Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari Dinas PUPR Kalbar terkait detail pengerjaan proyek, termasuk jenis material yang digunakan serta metode pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, informasi tersebut merupakan hak publik karena bersumber dari anggaran negara.

“Di era sekarang apanya yang tidak boleh diketahui, itu uang rakyat. Mestinya rakyat tahu satu rupiah pun digunakan untuk apa,” tegasnya.

Gambar: Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung minta KPK turun cek pengerjaan jalan yang baru selesai sudah rusak dan evaluasi kontraktor pelaksana. (Foto/ruai.tv)

Tanjung juga mempertanyakan kualitas pekerjaan kontraktor setelah menemukan sejumlah titik jalan yang kembali rusak. Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.

Fakta di lapangan menunjukkan kendaraan yang melintas kerap amblas hingga harus ditarik puluhan warga. Situasi tersebut memperburuk distribusi hasil perkebunan masyarakat, terutama di tengah penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit.

“Bayangkan, tiga sampai empat puluh orang menarik kendaraan yang amblas. Kalau pengerjaannya tepat sasaran, tidak mungkin terjadi seperti itu,” kata Tanjung.

Ia meminta Dinas PUPR Kalbar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor serta pengawasan proyek. Tanjung juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

“Coba dicek. Bahkan saya minta Komisi Pemberantasan Korupsi turun saja. Apa susahnya,” ujarnya.

Ruas jalan Nanga Mau–Tebidah yang memiliki panjang sekitar 32 kilometer tersebut menjadi akses vital bagi masyarakat. Kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat dinilai memperburuk kondisi ekonomi warga karena distribusi hasil perkebunan semakin terhambat.

Tanjung menegaskan, keterbukaan informasi dan pengawasan ketat menjadi kunci agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lihat Juga: