SANGGAU, RUAI.TV – Ribuan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, serta Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mendatangi kantor PT Mitra Karya Sentosa (PT MKS), Senin (6/4/2026) pagi.
Aksi ini memuncak setelah warga menilai perusahaan mengabaikan dampak dugaan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Warga menuntut pertanggungjawaban atas dugaan limbah yang mencemari aliran sungai di wilayah mereka.
Sejumlah warga melaporkan kematian ikan, gangguan kesehatan seperti gatal pada kulit, serta batuk yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan pascakejadian.
Perwakilan warga, Selono, menyatakan masyarakat tidak hanya datang menyampaikan tuntutan, tetapi juga melakukan aksi adat sebagai bentuk protes. Massa melaksanakan ritual pemotongan babi dan memasang simbol adat sebagai penegasan sikap.
Selain itu, warga melakukan pemagaran area perusahaan dan meminta aktivitas operasional dihentikan sementara hingga tuntutan mendapat respons. Menurut Selono, kemarahan warga meningkat setelah pihak perusahaan membantah dugaan sumber limbah.
Warga meyakini kebocoran berasal dari penampungan minyak kotor yang kemudian mengalir ke sungai. “Warga melihat bukti di lapangan. Namun perusahaan menyangkal dan bahkan menutup lokasi yang diduga jebol pakai daun-daun lama,” ujarnya.
Warga juga mengaku telah menetapkan sanksi adat terhadap perusahaan. Namun, penolakan dari pihak perusahaan terhadap kewajiban tersebut memicu kekecewaan mendalam. Masyarakat adat menilai sikap itu mencederai nilai dan kearifan lokal yang selama ini mereka junjung.
Hingga kini, warga belum berani menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka menilai kondisi air belum aman, sementara sungai selama ini menjadi sumber utama untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya.
Warga turut menyoroti proses pengambilan sampel air oleh instansi terkait. Mereka menilai proses tersebut tidak transparan karena berlangsung beberapa hari setelah kejadian dan tanpa melibatkan masyarakat terdampak sebagai saksi.
Masyarakat mendesak pemerintah bertindak tegas dan terbuka dalam menangani persoalan ini. Mereka juga meminta perusahaan menunjukkan tanggung jawab secara nyata, sembari menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut selama tuntutan belum terpenuhi.
