KUBU RAYA, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto memimpin langsung rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah Yusran Anizam di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (1/4/2026).
Sejumlah kepala perangkat daerah dan pejabat terkait mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari langkah strategis memperbaiki sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sukiryanto menegaskan pentingnya peran aktif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Ia menilai upaya pencegahan harus berjalan secara sistematis melalui penguatan tata kelola yang bersih dan terbuka.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh perangkat daerah. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan,” ujar Sukiryanto.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi rutin terhadap sejumlah indikator rawan penyimpangan, seperti pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, konsistensi dalam pengawasan menjadi kunci utama menutup celah praktik koruptif.
Sekretaris Daerah Yusran Anizam menambahkan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Ia menyebut pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan mampu menekan potensi pelanggaran sejak tahap awal.
“Dengan tata kelola yang baik, kita tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelas Yusran.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas langkah konkret memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.
Pemkab Kubu Raya terus mendorong reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
