KETAPANG, RUAI.TV – Sekolah-sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terisolir) menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kekurangan tenaga pendidik, perubahan kurikulum, serta keterbatasan sarana dan jaringan internet.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat bersama kepala sekolah dan guru yang bertugas di sekolah kategori 3T, Sabtu (28/2) lalu.
Ketua Komisi Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Pitalis Mawardi Baging, menyampaikan bahwa persoalan pendidikan di wilayah 3T merupakan isu yang harus ditangani secara serius.
“Persoalan dan isu pendidikan di daerah 3T merupakan persoalan mendasar yang memang harus dituntaskan, jika ingin negara kita menjadi negara maju,” ujar Pitalis.
Ia juga menyampaikan perlunya kerja sama antara Dewan Pendidikan dan organisasi profesi guru di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara Dewan Pendidikan dan PGRI kecamatan maupun kabupaten agar mendapat informasi yang valid mengenai persoalan dan kendala sekolah di 3T,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah dan guru menyampaikan kondisi yang mereka hadapi di satuan pendidikan masing-masing. Kepala SDN 12 Sungai Laur, Pepri Damaris Silitonga, menyampaikan bahwa sekolahnya masih kekurangan tenaga guru.
Ia juga berharap kebijakan terkait tenaga honorer mempertimbangkan kebutuhan sekolah agar tidak terjadi kekurangan guru. Selain itu, Maedi sebagai perwakilan guru di wilayah 3T menyampaikan pertanyaan terkait konsistensi kurikulum yang dinilai sering berubah dalam kurun waktu kurang dari lima hingga sepuluh tahun.
Ia menyampaikan bahwa perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian perangkat pembelajaran di sekolah. Perwakilan kepala SMA Negeri 1 Sungai Laur, Aji Nugroho, juga menyampaikan persoalan pemerataan sarana dan prasarana di tingkat SMA.
Ia menyebutkan bahwa sekolah di wilayah 3T masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran. Peserta pertemuan juga menyampaikan kondisi jaringan internet yang belum stabil di beberapa sekolah 3T.
Keterbatasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan administrasi sekolah dan penggunaan sistem pembelajaran berbasis daring. Menanggapi masukan tersebut, Pitalis menyatakan bahwa Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar akan menampung seluruh informasi yang disampaikan untuk dirumuskan dalam laporan.
Ia mengatakan laporan tersebut akan disampaikan kepada jajaran Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar dan selanjutnya disuarakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat serta gubernur sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan 10 SD Negeri kategori 3T dan dua SMP kategori 3T. Peserta terdiri dari kepala sekolah dan guru yang bertugas di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun dalam pertemuan tersebut mencakup kebutuhan tenaga pendidik, distribusi guru, pelaksanaan kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi jaringan internet di sekolah 3T.
Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
