SUKADANA, RUAI.TV – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Kehadiran Bupati Romi Wijaya merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Nota kesepahaman ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang di rancang untuk menjamin asupan gizi bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan Generasi Emas 2045. “Salah satu aspek yang kami dorong adalah pemanfaatan bahan pangan lokal. Kami berharap para Bupati memastikan bahwa bahan makanan dalam program ini berasal dari produksi daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Melalui keterlibatan sekolah, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kita wujudkan sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur juga menggarisbawahi peran koperasi berlabel Koperasi Warna Putih dalam mengolah bahan pangan lokal, serta rencana pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di berbagai kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan ekosistem program.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam paparannya menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di rancang untuk menjamin kebutuhan gizi kelompok rentan dan anak usia sekolah secara menyeluruh dan terstruktur.
“Target utama dari program ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA. Secara nasional, jumlah sasaran yang ingin kami jangkau mencapai 82,9 juta jiwa,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, pendekatan yang di gunakan dalam program ini berbasis teknologi dan geospasial, dengan menjadikan sekolah sebagai titik layanan utama. “Sekolah dipilih karena lokasinya tetap dan mudah di jangkau. Dari situ, akan di hitung radius hingga 4 kilometer untuk memetakan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di sekitarnya,” jelasnya.
Untuk Kalimantan Barat, di rencanakan akan tersedia sekitar 586 titik layanan teknologi gizi dari total 30.000 satuan pelayanan secara nasional. “Di Kalbar sendiri terdapat sekitar 1,5 juta siswa yang menjadi bagian dari sasaran awal. Jumlah ini belum termasuk ibu hamil dan balita,” tambahnya.
Dadan juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa populasi Indonesia saat ini telah mencapai 285 juta jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 324 juta jiwa pada 2045. “Sebagian besar pertumbuhan penduduk berasal dari rumah tangga menengah ke bawah dengan jumlah anggota yang relatif besar, ini menjadi pertimbangan dalam strategi distribusi gizi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat.
Bupati Romi Wijaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan kesiapan Pemkab Kayong Utara dalam menindaklanjuti nota kesepahaman ini. “Kami akan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi, termasuk mengintegrasikan program ini dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Romi.
Nota kesepahaman ini mencakup penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam intervensi gizi, pelibatan stakeholder lokal, pemetaan kebutuhan gizi, serta strategi distribusi dan monitoring yang terintegrasi.
Kegiatan ini turut di hadiri Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Badan Gizi Nasional, para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat, serta Kepala Bappeda dan Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten/kota.
Melalui kerja sama ini, di harapkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat mampu menjalankan strategi pelaksanaan program gizi secara tepat sasaran dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi komunitas.
Program ini juga di harapkan mempercepat pencapaian target nasional penurunan angka stunting, serta melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Bupati Romi menutup keterangannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan program ini. “Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kami intensifkan agar kesadaran akan pentingnya gizi seimbang semakin meluas,” pungkasnya.
