KAPUAS HULU, RUAI.TV – Ketua DPRD Kapuas Hulu, Abdul Hamid, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi ekspor kratom yang hingga kini masih terhambat oleh aturan teknis.
Akibatnya, pengiriman kratom ke luar negeri tertunda, merugikan eksportir dan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.
Hamid menyoroti dampak penundaan tersebut, termasuk kerugian ekonomi yang signifikan, kerusakan produk, biaya penyimpanan tambahan, hingga hilangnya kepercayaan mitra dagang internasional.
“Penundaan pengiriman beberapa bulan ini menyebabkan banyak kerugian. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kepercayaan pasar internasional dan mata pencaharian masyarakat,” ujar Hamid di Putussibau, Jumat (31/1).
Menurutnya, lambatnya proses regulasi dapat membuat Indonesia tertinggal dari negara lain, seperti Thailand, yang telah lebih maju dalam mengembangkan industri kratom.
“Saat ini, Thailand sudah melegalkan kratom, mendukung penelitian ilmiah, dan mengembangkan produk berbasis kratom yang diminati pasar global. Jika kita tidak segera bergerak, Indonesia akan kehilangan peluang besar,” tegasnya.
Hamid pun meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus atau izin sementara bagi pengiriman kratom agar roda ekonomi tetap berputar dan kerugian bisa diminimalkan.
Ia juga mendorong percepatan evaluasi aturan Persetujuan Ekspor (PE) serta bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam pengurusan dokumen. “Kejelasan dan kemudahan regulasi sangat penting agar petani dan eksportir tidak terus-menerus dirugikan akibat birokrasi yang lambat,” katanya.
DPRD Kapuas Hulu berkomitmen mengawal isu ini, termasuk dengan menyurati Kementerian Perdagangan RI dan Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan persaingan usaha.
“Ini bagian dari upaya kami membantu petani kratom di Kapuas Hulu serta pengusaha di Kalbar dan Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.
Reporter : Rovi Andila
Editor : Sofian
