PONTIANAK, RUAI.TV – Bencana banjir yang terus melanda berbagai wilayah di Kalimantan Barat bukan sekadar akibat tingginya curah hujan, tetapi juga dampak dari perusakan lingkungan yang telah berlangsung lama dan masih terus terjadi.
Hal ini ditegaskan oleh Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat, pada Rabu (29/1/2025).
Menurut Adam, hujan hanyalah pemicu banjir, tetapi bukan penyebab utama. Ia menilai, narasi yang selalu menyalahkan hujan justru mengabaikan kewajiban pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Curah hujan sering dijadikan alibi untuk menutupi fakta bahwa ada kewajiban pemerintah yang harus ditunaikan agar alam tidak dirusak,” ujarnya.
Adam menyoroti bahwa berbagai aktivitas ekstraktif seperti alih fungsi hutan dan lahan, praktik HPH (Hak Pengusahaan Hutan), illegal logging, perkebunan sawit, pertambangan, program food estate, serta pembukaan lahan yang tidak terkendali menjadi akar permasalahan yang memicu bencana ekologis ini.
“Bukan perkara mudah mengembalikan fungsi alam yang sudah rusak. Menanam kembali 50 hektare lahan untuk mengganti 50 hektare hutan yang ditebangi pada hari yang sama, misalnya, tidak serta-merta mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Diminta Hentikan Perusakan Hutan
Untuk mengatasi dampak banjir, Adam menegaskan bahwa evakuasi dan penanganan warga terdampak harus menjadi prioritas jangka pendek.
Namun, lebih dari itu, pemerintah harus menghentikan aktivitas perusakan hutan dan lahan serta menegakkan hukum terhadap pelanggar lingkungan.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memperparah kondisi lingkungan di Kalimantan Barat.
“Jangan sampai deforestasi dengan membabat hutan dan menggantinya dengan tanaman monokultur sebagaimana diisyaratkan Presiden Prabowo justru diikuti pemerintah daerah. Jika itu yang terjadi, maka lonceng selamat datang bencana akan terus menggema di berbagai penjuru,” tegasnya.
Adam mendesak adanya langkah konkret dan berkelanjutan dalam memulihkan wilayah kritis di Kalimantan Barat agar bencana ekologis seperti banjir tidak terus berulang setiap tahunnya.
