PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengingatkan kepada semua Developer yang membuka lahannya dengan cara membakar lahan.
“Kalau yang namanya buka lahan dengan cara membakar itu pasti selsai. Saya tidak ada kompromi, Developer yang buka lahan dengan cara membakar pasti akan saya berikan sanksi,” ingatnya, Minggu (15/9) saat memberikan sambutan dan sekaligus menutup Real Estate Indonesia (REI) Expo Kalbar, di Pontianak Convention Center.
Sutarmidji mengatakan, saat ini sudah ada 103 Perusahaan perkebunan maupun yang sudah diperingati dan yang disegel ada 46 perusahaan dan yang disanksi serta tidak boleh digunakan selama 3-5 tahun itu sebanyak 15 Perusahaan.
“Yang sudah kita proses hukum ada 5 perusahaan. Ada 5 lagi yang sedang kita usulkan untuk dicabut izinnya,” jelasnya.
Kemudian, kedepan, Pemprov Kalbar berencana akan menuangkan larangan ini dalam Perda Kalbar biaya pemadaman api Dilokasi Kordinat milik perusahaan yang mendapat konsesi lahan maupun yang punya lahan secara hak milik dan semua biaya akan dibebankan kepada mereka semua.
“Kalau tidak gitu, tak akan selesai-selesai masalah asap ini. Jangan kira ini hanya gertak semata. Semua sudah kita jalankan,” ingatnya lagi.
Gubernur Kalbar juga berharap tahun ini menjadi tahun terakhir permasalahan kabut asap seperti ini terlebih Pemprov Kalbar dan Pemkab selalu disalahkan oleh Pemerintah Pusat.
“Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Yang memiliki kewenangan ada di Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan walaupun kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, namun memiliki keterbatasan pada kewenangan-kewenangan yang belum diatur secara rinci, akhirnya, supaya Gubernur memiliki kewenangan landasan hukum, dirinya akan membuat Peraturan Gubernur Kalbar.
“Pergub ini akan kita tuangkan dalan Perda dan Bupati yang tidak berani ambil tindakan, saya akan kurangi arah pembelanjaan APBD ke wilayah dia,” tegasnya. (Red).
