PONTIANAK – Gubernur Kalbar gelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) provinsi Kalbar tahun 2019-2023 di Rumah rakyat Pendopo Gubernur Kalbar Jalan A. Yani, Kamis (4/10/2018).
Sutarmidji mengatakan ada sembilan sasaran pembangunan yang akan dirinya lakukan bersama Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan guna membangun provinsi kalbar lebih baik.
“Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah, kedua meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah, ketiga, meningkatkan kualitas aparatur, kempat, Menurunnya rentang kendali pemerintahan daerah, kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi, keenam, meningkatkannya kualitas sumber daya manusia (SDM), ketujuh, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kedelapan, meningkatnya ketertiban masyarakat dan kesembilan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Itu yang akan akan kami bangun untuk lima tahun kedepan,” Ungkap Sutarmidji.
Dirinya pun meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sejalan dengan visi dan misinya dan melakukan pencapaian target-target yang diberikan kepada seluruh OPD yang akan diberikan dengan program yang akan diberikan.
“Kalo misalnya tidak mampu mencapai target-target itu sampaikan kepada saya. Apa permasalahannya kalau itu kendala di SDM kita benahi SDM nya. Sedangkan kalo masalah itu pada pimpinan, kita benahi pimpinannya, jika masalahnya pada sistem maka kita sistemnya kita ubah,” tegasnya.
Untuk angka kemiskinan, Sutarmidji mengangpresiasi capaian guna menekan angka kemiskinan di provinsi Kalbar melihat dari tahun sebelumnya yang menunjukan angka penurunan kemiskinan.
“Angka kemiskinan ini capaian-capaian yang sudah ada cukup bagus, angka penganguran dan rasio gini kita sudah 0,33 sudah sangat bagus tapi tidak bergerak turun lagi dan stantnan dalam kurung waktu 2 tahun, harusnya turun. Ini yang akan saya perbaiki lagi,” tuturnya.
Sedangkan isu startegi daerah yang ada saat ini yaitu, luasnya wilayah sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran, kualitas regulasi, birokrasi dan tata kelola pemerintah yang relatif rendah, dan masih rendahnya kesejahteraan petani, produksi dan produktivitas serta belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu juga infrastur di daerah masih belum cukup baik yang menghambat perekonomian di daerah.
“Untuk infrastuktur alokasi belanja langsung di tahun 2019 akan dialokasi sebesar 80 persen untuk infrastruktur,” pungkasnya.
Berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Kalbar untuk pembangunan infrastuktur seperti jalan 83 persen dari 1000 lebih Kilometer yang sudah teralisasikan.
Sutarmidji untuk progress lima tahun kedepan dirinya akan mefokuskan infrastuktur yang progresnya masih 56 persen yang belum teralisasikan.
“Kita akan adanya satu percepatan infrastuktur di Kalbar di atas 90 persen yang belum teralisasikan sebelumnya dalam jangka waktu Lima tahun kedepan,” kata Sutarmidji.
Dengan peningkatan infrastuktur nantinya akan mendongkrak kesejahteraan di masyarakat daerah.
“Jika Infrastruktur sudah bagus, yang jelas mendograk kesejahteraan masyarakat daerah seperti biaya transportasi yang lebih murah. Sebab transportasi ini komponen utama dalam mendongrak persaiangan daerah,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak Dua periode ini, melihat nilai tukar petani saat ini tidak bisa capaian seratus persen disebabkan tranportasi yang masih belum memadai.
“Kenapa nilai tukar petani itu tidak tercapai 100 persen, salah satunya masalah infrasturktur dan transportasi di daerah, ini yang harus kita selesaikan. Sehingga hasil pertanian bisa dijual ke kota, semua yang menghambat sector peningkatan persaingan itu harus kita tangani,” Pungkasnya.
Selain itu untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 akan diprediksi sekitar Rp5 triliun dan untuk pembelajaan infrastruktur di kalbar sekitar 25 persen.
“Saat ini APBD 2019 sedang dibahas, saya berharap untuk pembelajaan infrastuktur di tahun 2019 lebih dari 30 persen dari total APBD yang ada,” tegasnya.(Red)
