NABIRE, RUAI.TV – Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire menggelar aksi damai menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Koordinator Lapangan Umum SPWP Wilayah Nabire, Rohan Kobepa, menyampaikan penolakan tersebut bukan karena SPWP menolak pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak.
SPWP mempersoalkan skala prioritas kebijakan pemerintah saat sejumlah persoalan mendasar pendidikan Papua masih belum terselesaikan.
Rohan menyebut pelajar Papua, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pedalaman, masih menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, akses pembelajaran, internet, serta kebutuhan perlengkapan sekolah.
Menurut SPWP, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan ruang kelas, pemenuhan hak guru honorer, perluasan akses internet, serta penyediaan buku, seragam, alat tulis, dan sarana belajar bagi pelajar secara berkelanjutan.
“Kami tidak butuh kenyang satu jam, kami butuh pintar seumur hidup!” tegas Rohan.
SPWP juga menolak anggapan bahwa sikap mereka sebagai bentuk penolakan terhadap program pemenuhan gizi anak.
Rohan menegaskan, SPWP tetap mengakui pentingnya kebutuhan gizi, namun meminta pemerintah menyesuaikan prioritas anggaran dengan persoalan pendidikan yang masih menghadang pelajar Papua.
“Mereka bilang kita anti gizi karena tolak MBG. Itu salah besar,” ujar Rohan.
SPWP kemudian mempertanyakan kebutuhan pelajar yang tinggal di wilayah pedalaman. Menurut mereka, pelajar lebih membutuhkan kehadiran guru secara rutin, buku, seragam, alat tulis, serta fasilitas sekolah yang layak dan berkelanjutan.
Rohan mencontohkan persoalan akses pendidikan yang masih harus menghadapi tantangan tenaga pengajar dan sarana pembelajaran.
Ia mempertanyakan apakah pelajar pedalaman lebih membutuhkan makanan siap santap atau dukungan pendidikan yang mampu menunjang proses belajar mereka setiap hari.
“Mereka butuh guru yang datang setiap hari, buku tulis, seragam, dan alat tulis.” kata Rohan.
SPWP juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah untuk program MBG. Dalam bahan pernyataan aksi, SPWP mencantumkan angka Rp71 triliun sebagai alokasi tahun pertama pelaksanaan program.
Namun, angka tersebut bukan anggaran MBG untuk 2026. Pemerintah melalui dokumen RAPBN 2026 merencanakan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun.
Persoalan anggaran tersebut kemudian mendorong SPWP mempertanyakan ruang penggunaan anggaran negara untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya bagi pelajar Papua yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan biaya pendidikan.
“Dengan uang itu, berapa juta anak Papua bisa kuliah gratis? Berapa ribu ruang kelas bisa dibangun?” ujar Rohan.
SPWP juga mengaitkan persoalan pendidikan dengan keberlanjutan masa depan pelajar Papua. Menurut mereka, pemenuhan kebutuhan makan dalam jangka pendek tidak cukup untuk menjawab persoalan pendidikan apabila pelajar masih menghadapi biaya sekolah dan kuliah serta keterbatasan akses pendidikan.
Selain soal prioritas anggaran, SPWP meminta pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan MBG agar program berjalan tepat sasaran dan transparan serta tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran maupun kepentingan politik. SPWP juga menyoroti perkembangan pelaksanaan MBG pada September 2026.
Berdasarkan bahan pernyataan mereka, Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui sasaran penerima manfaat dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima. Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga sempat mengalami penutupan sementara karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Melalui aksi tersebut, SPWP Wilayah Nabire membawa tuntutan utama “Tolak MBG, Berikan Pendidikan Gratis.” Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas kebijakan serta memastikan kebutuhan dasar pelajar dan mahasiswa tidak terabaikan.
“Kebutuhan mendasar bagi pelajar dan mahasiswa adalah pendidikan gratis, bukan makanan bergizi gratis,” tegas Rohan.
SPWP berharap pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan Papua. Mereka meminta pemerintah memperkuat akses pendidikan yang terjangkau, berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi generasi muda Papua. (RED)
