PONTIANAK, RUAI.TV – Borneo Harapan Nusantara (BHN) resmi mendeklarasikan keberadaannya melalui kegiatan yang berlangsung di Sebuah Hotel di Kota Pontianak, Rabu (9/9/2026). Dalam deklarasi tersebut, Alexius Akim mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum BHN.
Organisasi ini membawa semangat “Satu Hati, Satu Jiwa, Satu Tujuan” dengan fokus pada pembangunan daerah, lingkungan hidup, pendidikan, infrastruktur, serta persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ketua Umum BHN Alexius Akim mengatakan, BHN hadir bukan sekadar sebagai organisasi baru, tetapi sebagai ruang bersama untuk menyatukan berbagai potensi, kepedulian, dan gagasan masyarakat.
Menurut Alexius, BHN ingin menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih maksimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Organisasi tersebut juga akan memberikan saran serta masukan kepada pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“BHN muncul di Kalbar sebagai mitra bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Alexius Akim.
Ia menjelaskan, BHN memiliki empat nilai utama sebagai landasan organisasi, yakni kesetaraan dan keadilan sosial, partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi rakyat, serta persatuan dan solidaritas.
Keempat nilai tersebut menjadi dasar BHN dalam menjalankan peran sosial sekaligus menyusun berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Alexius menyebut lingkungan hidup sebagai salah satu fokus utama BHN.
Komitmen tersebut telah mereka tunjukkan melalui keterlibatan dua pengurus BHN, yakni Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, saat mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu.
Selain lingkungan hidup, BHN menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program utama ke depan. Organisasi ini juga akan mencermati persoalan pendidikan dan hukum, terutama ketika kebijakan maupun penegakan hukum menyentuh masyarakat kecil.
Perhatian terhadap persoalan hukum juga mencakup masyarakat adat dan petani. Alexius memastikan BHN siap mengambil peran ketika masyarakat adat maupun petani menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
“Fokus kedua yaitu infrastruktur, yang ke depannya akan menjadi salah satu program utama BHN. Begitu juga dengan pendidikan dan hukum yang selama ini kami nilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Tentunya hal inilah yang akan tetap kami kritisi,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum II BHN Kartius mengatakan, tantangan organisasi ke depan terletak pada upaya mendorong perhatian pemerintah terhadap kesenjangan pembangunan di daerah.
BHN, kata dia, ingin menjadi jembatan antara persoalan masyarakat dan pemerintah sekaligus menyampaikan masukan secara konstruktif.
Mayoritas pengurus dan anggota BHN, menurut Kartius, merupakan pensiunan PNS yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Pengalaman tersebut menjadi modal organisasi untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, memberikan kontribusi, sekaligus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pengurus dan anggota BHN ini mayoritas merupakan pensiunan PNS yang memiliki pengalaman di dalam pemerintahan. Tentunya dideklarasikannya BHN ini untuk mengumpulkan kemampuan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki BHN untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, dan mengkritik konstruktif untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini,” ujar Kartius.
Sementara itu, Ketua Pengawas BHN Junaedi menjelaskan, organisasi tersebut telah memiliki legalitas dan kekuatan hukum sejak Februari 2025. Namun, BHN baru menggelar deklarasi secara resmi pada Rabu (9/9/2026).
Junaedi berharap seluruh pengurus yang telah mendapat kepercayaan dapat menjalankan tugas secara maksimal dan konsisten, sesuai dengan tujuan serta semangat yang menjadi landasan BHN.
“Harapan saya kepada BHN terus berkarya untuk masyarakat dan negeri, bermitra dengan pemerintah, membantu masyarakat. Dengan pengurus dan anggota yang mayoritas pensiunan PNS ini mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” kata Junaedi.
Deklarasi kemudian berlanjut dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Ketua Umum BHN Alexius Akim. Komitmen tersebut menegaskan tekad BHN untuk menjadi wadah kolaborasi dan mengambil peran dalam pembangunan daerah, perlindungan lingkungan hidup, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kalimantan Barat dan wilayah Nusantara. (dig/bob/ts)
