PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rancangan Awal RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah) Tahun 2019-2023 dengan DPRD provinsi Kalbar, di Balairung Sari Kantor DPRD pada hari Selasa (6/11/2018).
Dalam pendatangan tesebut, Gubernur Kalbar akan mefokuskan pada peningkatan IPM, Infrastuktur, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan maupun Trasnportasi di Provinsi Kalbar. Untuk rician dan uraiannya pertahun sudah dilakukan secara jelas dan tersusun yang telah diberikan kepada anggota legislatif tersebut.
“Tahun depan kita akan mulai untuk pendidikan pada saat tahun ajaran baru, dengan membebaskan biaya untuk SMA dan SMK negeri yang ada di Kalbar. Dan kita akan memulai membangun ruang rawat inap yang persenpatif untuk RSUD Soedarso,” ungkap Sutarmidji.
Tak hanya itu saja, program infrasturktur dirinya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang belum tertangani akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
“Tahun pertama itu semua kita akan mulai dan kita juga akan berupaya bersama pihak Kodam dan Polda serta para bupati dan walikota yang ada untuk percepatan membangun desa mandiri. Yang sekarang Cuma satu desa mandiri target kita lima tahun kedepan bisa antara 200-400 desa mandiri,” tegasnya.
Untuk APBD kedepannya akan diterapkan belanja langsung, serta dari total APBD yang ada 20 persen nantinya akan diarahkan ke desa dengan berbagai indikator desa mandiri sebanyak 68 indikator desa mandiri tersebut.
“Dari 68 indikator itu kita liat yang mana bisa ditangani dari dana desa dan yang mana bisa ditangani oleh Kabupaten/Kota Serta indikator yang mana bisa ditangani oleh Pemerintah Provinsi,” tuturnya.
Dengan adanya sinergi ini terwujud dan dilaksanakan, Sutarmidji berkeyakinan dari jumlah desa sebanyak 2031 desa yang ada bisa menjadi desa mandiri di kalbar.
“Kalo sinergi ini bisa terwujud, saya yakin 20 persen sampai 30 persen desa yang ada di Kalabr bisa menjadi desa mandiri,” tegasnya.
