BENGKAYANG, RUAI.TV – Komunitas masyarakat Dayak Sebalos di Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, melakukan penanaman berbagai jenis bibit pohon di Hutan Adat Rage, Sabtu (24/04/2021), mulai pukul 06.00 WIB. Sebanyak 4.000 bibit yang ditanam, sebelumnya telah disemai di demplot milik ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Kalimantan Barat, Dominikus Uyub, mengatakan, hingga saat ini SK Penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kalimantan Barat, total penetapannya baru mencapai 15.020,46 hektare yang berada di ...
PONTIANAK – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat. Karena itu, mantan anggota tim ...
PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri menggelar jumpa pers untuk memberikan penjelasan terkait status Hutan Adat desa Kinipan dan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, ...
PONTIANAK- Presedium Dewan Kehutanan Nasional dan Deputi BPH PWAMAN Kalbar, Glorio Sanen menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) memiliki peran penting guna menjaga hak konstitusi warganya sesuai dengan prinsip negara hukum, dengan kewenangan ...
SEKADAU – Warga dusun Ladak, desa Meragun, kecamatan Nanga Taman, kabupaten Sekadau mengancam tak akan mengikuti Pemilu 2019 yang akan berlangsung, 17 April mendatang. Hal ini menyusul keputusan pemerintah memasukkan dusun Ladak menjadi kawasan hutan lindung. “Kami minta ada solusi ...
SANGGAU – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar melalui AMAN Daerah Sanggau, melaksanakan pertemuan Implementasi kegiatan AMAN di Kabupaten Sanggau, dengan agenda Menata batas wilayah kampung Sanjan dengan dusun Nyandang, dusun Sungai Mawang dan kampung Rantau Perapat. Pertemuan ini dilaksanakan ...
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyerahkan secara langsung Surat keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat kepada 16 (Enam belas) Masyarakat Hukum Adat yang terletak di 4 (Empat) Provinsi, Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan ...
[youtube]http://youtu.be/QUxZSv2yJik[/youtube] Penerbitan sertifikat berupa hak guna usaha kepada PT Sintang Raya dianggap cacat hukum oleh kuasa hukum petani atau penggugat. Sehingga beberapa point gugatan itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim ptun pontianak untuk mengabulkan tuntutan para penggugat. ...