MERAUKE, RUAI.TV – Tim Advokasi Solidaritas Merauke bersama 12 perwakilan masyarakat adat dari Boven Digoel dan Merauke, Papua Selatan, mengajukan upaya administratif keberatan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 dan 430 Tahun 2025. Kedua keputusan tersebut mengubah status kawasan hutan ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat serta wilayah adat kembali mengemuka sebagai isu strategis pembangunan di Kalimantan Barat. Ketua Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan satu hal penting yakni; hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 itu bersifat final dan mengikat, sekaligus mengoreksi substansi Undang-Undang Nomor 41 ...
MERAUKE, RUAI.TV – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Papua melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, PGI menilai pelaksanaan sejumlah PSN, khususnya proyek ekstraktif dan agrikultur skala besar, justru memicu deforestasi ...
BENGKAYANG, RUAI.TV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang terus menegaskan pentingnya payung hukum bagi masyarakat adat, wilayah adat, serta hutan adat melalui implementasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda PPMHA) Nomor 4 Tahun 2019. ...
BENGKAYANG, RUAI.TV – Masyarakat Dusun Nibung, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk status kawasan. Warga menilai persoalan itu mencederai hak masyarakat adat dan menimbulkan ancaman konflik agraria. Tim ...
MELAWI, RUAI.TV – Pemerintah Kabupaten Melawi memulai langkah penting dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Limbai dan Kebahan Penyelopat. Pemkab Melawi bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Pengurus Daerah Melawi melaksanakan verifikasi dan validasi teknis sebagai pintu awal legalisasi ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan bahwa masyarakat adat bukan pihak yang merugikan negara. Ia menilai negara justru perlu mendengar pandangan serta kearifan lokal masyarakat adat dan menyatukannya dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam ...
PONTIANAK, RUAI.TV – Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Kalbar II, Adrianus Asia Sidot, menyoroti keras kebijakan penertiban dan alih fungsi lahan perkebunan yang menyasar kebun serta hutan adat milik masyarakat. Ia menyampaikan sikap itu dalam rapat kerja dan ...
BENGKAYANG, RUAI.TV – Perkumpulan Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH) menyerukan gerakan pemetaan wilayah adat di kampung-kampung Kabupaten Bengkayang sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan tanah masyarakat. Ketua LemBAH, Robin, menilai masyarakat harus bergerak cepat sebelum pihak luar lebih dulu menentukan batas ...