SINTANG, RUAI.TV – Kalangan masyarakat adat Dayak menggerakkan massa di Kabupaten Sintang, Selasa (07/02/2023) untuk melakukan aksi damai. Mereka akan menginap di Kantor Bupati Sintang, jika tidak mendapatkan respon dari pemerintah kabupaten.
Massa berdemonstrasi menyikapi adanya permasalahan antara masyarakat adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki areal konsesi di kabupaten ini.
Ajakan berbagung dalam aksi massa ini muncul dari Andreas, Ketua Forum Ketemenggungan Adat Dayak Kabupaten Sintang. Selain itu, inisaisi gerakan tersebut muncul dari Ikatan Keluarga Dayak Uud Danum (Ikadum), dan Asosiasi Solidaritas Anak Peladang (ASAP).
Baca juga: Cara Nonton RUAI TV Digital
Melalui seruan pada Selasa pagi, Andreas mengatakan, massa tersebut tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Sintang (GEMAS). Aksi damai ini melibatkan warga 10 kecamatan di Kabupaten Sintang, yakni Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Dedai, Kayan Hilir, Sungai Tebelian, Tempunak, Sepauk, Serawai dan Ambalau.
“Sebagai komunitas Dayak marilah kita dukung perjuangan ini sampai tercapai tuntutannya. Para peserta aksi damai akan bermalam di Kantor Bupati sebelum tuntutan dipenuhi,” tulis Andreas.
Demo di Sintang
Dia mengarahkan kelompok massa untuk berkumpul terlebih dahulu di Taman Entuyut, Kota Sintang. Mereka menyerukan sejumlah poin tuntutan, dalam lembar kertas yang diteken sendiri oleh Andreas.
Baca juga: Danrem Serahkan Kasus Narkoba Serma Tz ke Kodam
Di antaranya, minta agar pihak perusahaan menghentikan kriminalisasi, mafia tanah, dan pelecehan terhadap masyarakat adat, serta taktik adu domba perusahaan. Tuntutan berikutnya berupa permintaan kepada pemerintah agar tidak “cuci tangan” atas permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.
Seruan itu juga memuat tuntutan agar perusahaan mengutamakan pengadaan tenaga kerja dari warga lokal. Serta ada permintaan supaya pemerintah mencabut izin perusahaan yang semena-mena terhadap masyarakat adat.
Adreas menulis nama enam perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi target aksi damai. Dia minta Pemerintah Kabupaten Menghadirkan pihak PT. Permata Lestari Jaya, PT. Linggar Jati Almansurin, PT. Mitra Nusa Sarana, PT. Group HPI, PT. Gunta Samba, dan PT. Gunas Group.
Baca juga: Marak Isu Penculikan Anak, Medsos Jadi Biang Kerok
“Kami mendukung pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk sertifikasi gratis terhadap lahan masyarakat,” tulis Andreas.
Pantauan di lapangan, massa mulai mendatangi titik kumpul pada Selasa pagi. Aparat keamanan pun telah berjaga-jaga di beberapa titik vital. (RED)
