SINTANG, RUAI. TV – Persatuan Angota Badan Permusyawataran Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sintang berencana menggelar aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, Senin (22/05/2023).
Jika aksi beberapa bulan lalu hanya perwakilan saja, kali ini PABPDSI mengerahkan 1.000 orang anggota dari berbagai desa se-Kabupaten Sintang. Rencana aksi tersebut sudah disampaikan pengurus PABPDSI kepada Bupati Sintang melalui surat nomor : KEP-08/PABPDSI/KAB/2023 tertanggal 18 Mei 2023.
Baca juga: Segini Tunjangan Layak BPD, Menurut PABPDSI Sintang
Ketua PABPDSI Kabupaten Sintang, Pinin, menjelaskan, dalam aksi ini mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, terkait kelayakan tunjangan BPD kabupaten Sintang. Kedua, fasilitas kemudahan dalam kredit. Ketiga, operasional BPD.
“BPD Sintang butuh keadilan dan kepastian kapasitas dan kenaikan tunjangan operasional dalam bekerja, karena BPD di-SK-kan oleh Bupati,” kata Pinin kepada ruai.tv, Minggu (21/05/2023) sore.
Baca juga: BPD di Sintang Minta Tunjangan Naik, SK Bisa Gadai ke Bank
Dia menilai bahwa BPD adalah lembaga yang lahir berdasarkan regulasi, sehingga bukan hanya sebagai badan pelengkap desa saja. Sebelum aksi ini digelar, jauh sebelumnya PABPDSI Sintang juga sudah melakukan berbagai tahapan atau proses tuntutan.
Aspirasi ini pernah disampaikan ketika rapat kerja bersama Bupati Sintang pada November 2022. Selain itu, PABPDSI juga pernah menyampaikan surat tuntutan pada Januari 2023 kepada Bupati.
Baca juga: Rumah Melayu Sambas Berbiaya Rp 17 M
Tak hanya itu, mereka juga pernah menyampaikan aspirasi melalui repat kerja bersama Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang pada 2023. Serta yang terakhir disampaikan dalam audiensi bersama Bupati di rumah dinasnya, Maret 2023.
“Tuntutan sudah disampaikan tapi tidak ada respon dan tangapan dari bupati,” kesalnya. (TS)
