Polda Panggil Pengurus CU
PP Pemuda Katolik juga merespon keprihatinan serupa yang muncul dari Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus. Sebab tindakan Polda panggil pengurus CU telah memunculkan keresahan.
Berikut lima poin pernyataan PP Pemuda Katolik, terkait pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pengurus CU oleh Polda Kalbar:
1. Pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pengurus CU oleh Polda Kalbar telah menyebabkan keresahan di kalangan anggota CU dan warga masyarakat. Polda Kalbar seharusnya terlebih dahulu meminta masukan mengenai CU dari berbagai pihak yang berkompeten, serta memiliki pemahaman sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Kalbar.
Baca juga: Menteri Teten di Ruai TV: Saya Menikmati Perjalanan Ini
2. Mendesak Polda Kalbar untuk mengedepankan cara dialog dan mengayomi daripada pendekatan keamanan dan hukum. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang ada merupakan bagian dari usaha CU dalam melayani kebutuhan anggota, termasuk warga masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya.
3. Meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar memberikan perhatian khusus dan mengevaluasi kebijakan Polda Kalbar dalam menangani permasalahan CU di Kalbar.
4. Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kementerian Koperasi dan UKM RI agar secara serius dan segera mencari solusi atas permasalahan yang CU di Kalbar hadapi. Hal ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada gerakan kemandirian ekonomi rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Baca juga: Menteri Teten Dorong Koperasi dan UMKM di Pontianak Naik Kelas
5. Meminta kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk melindungi Gerakan CU di Indonesia, seperti di negara-negara lainnya (Phillipina, Thailand, Korea Selatan, Kanada, Spanyol) yang telah meletakkan Gerakan CU sebagai pilar utama ekonomi negara serta dapat mengakses fasilitas negara seperti subsidi perumahan dan lain-lain.
6. PP Pemuda Katolik mendukung program dan kreatifitas segenap jajaran pengurus CU untuk melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Pengurus CU agar menyesuaikan kebijakan dan program CU dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/RED)
