Sementara itu, Direktur PSKL KLHK RI, Bambang Supriyanto menyampaikan, perhutanan sosial merupakan kebijakan corrective action, mewujudkan kegiatan pemerataan ekonomi, untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Khusus untuk Kubu Raya, pendekatan perhutanan sosial yang dilakukan, adalah pendekatan lanskap, melalui klaster komoditi.
“Jadi dari 20 hutan desa dengan luasan 109.432 hektare itu, akan dikelola secara bersama dengan klaster komoditi tertentu. Kalau hutannya bagus, maka bisa dimanfaatkan untuk wisata. Kalau hutannya sedang, itu bisa dengan silvofishery, seperti dengan memanfaatkan bibit kepiting, udang dan ikan yang sudah diberikan. Gunanya adalah, bagaimana hutan bisa dimanfaatkan, dengan membuat kolam-kolam untuk pembesaran bibit kepiting, udang dan ikan. Sedangkan kalau yang degraded, itu pasti dengan restorasi, melalui penanaman,” katanya.
Bambang Supriyanto menargetkan, akhir Oktober 2024, perhutanan sosial Indonesia mencapai delapan juta hektare.
“Jadi kita sedang mengebut ini sekarang ada 1,5 juta hektare. Dari jumlah itu, 850 ribu hektare perhutanan sosial dengan empat skema, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan kemitraan dan HTR. Sedangkan 628 ribu hektare adalah dengan penetapan hutan adat, yang juga dikebut pada akhir tahun ini, sehingga capaiannya itu delapan juta hektare,” jelasnya.
Baca di halaman berikutnya…
