PONTIANAK, RUAI.TV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Kalbar menyepakati alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada sejumlah wilayah Kalbar.
Kesepakatan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan karhutla. Selain anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memberikan tambahan dukungan sebesar Rp40 miliar.
Dengan tambahan tersebut, dukungan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalbar mencapai Rp100 miliar.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan pesan Wakil Presiden agar pemerintah daerah menangani karhutla secara serius dan maksimal. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat.
Alokasi BTT Rp60 miliar tersebut akan mendukung berbagai langkah penanganan karhutla. Pemerintah berharap dukungan anggaran ini mampu memperkuat respons terhadap kebakaran yang muncul pada sejumlah wilayah Kalbar.
Penanganan karhutla juga berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan dapat memicu kabut asap serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kesepakatan BTT Rp60 miliar bersama tambahan dukungan pemerintah pusat Rp40 miliar menjadi dukungan anggaran bagi Kalbar dalam menghadapi persoalan karhutla, sekaligus memperkuat langkah pemerintah untuk mencegah dampak kebakaran meluas. (RED)
